Sebanyak 150 rumah murah segera di bangun di kawasan 3 atau 4 ulu Palembang dengan menggunakan dana APBN sebesar Rp10 miliar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Palembang Kira Tarigan mengatakan, usulan pembangunan rumah murah atau pembangunan kawasan baru (upragrading plus) akan mengunakan dana APBN.

Berdasarkan usulan kepada pemerintah pusat, Pemkot Palembang berharap menerima alokasi dana sebesar Rp10 miliar. Dia menuturkan, sana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur di areal yang bakal dibangun. ”Kita bertugas untuk melakukan pembebasan lahan. Infrastuktur lainnya pemerintah pusat siap membantu,” jelasnya Senin kemarin.

Dia menuturkan, pada tahap awal akan dilakukan pembebasan lahan sebanyak 2 hektar yang berada di Jalan Jayalaksana Seberang Ulu. Dia menuturkan, infrastruktur awal yang akan dibangun adalah jalan,instalasi air bersih, listrik atau masalah pengelolaan sampahnya. Dia menambahkan, proyek yang diharapkan selesai tahun ini akan dilakukan secara bertahap.

”Kita akan menjangkau masyarakat tidak mampu seperti di daerah Sungai Musi. Mungkin yang berpenghasilan di bawah Rp500 ribu/bulan dengan kategori prasejahtera,” katanya.

Sebagai tahap awal, pihaknya akan mengirimkan tim ahli seperti konsultan untuk meninjau ulang kondisi di lapangan. Disamping itu akan menyiapkan desain yang tepat untuk rumah murah bagi masyarakat miskin kota.

”Nanti akan kita bangun rumah type 36 dengan dua kamar tidur. Bila daftar isian proyek (DIPA) telah turun maka segera kita sosialisasikan. Karena sudah ada kepastian,” tuturnya. Dia menuturkan, penataan hunian di pinggir sungai termasuk dari segi sanitasi pilihan rumah murah tersebut sudah sangat layak.

Dia melihat sanitasi masyarakat pinggiran Sungai Musi tidak layak karena banyak mengeluarkan kotoran atau limbah rumah tangga ke dalam sungai. ”Nantinya kita juga akan melibatkan instansi terkait seperti Bapedalda dan dinas tata kota,” tuturnya.

Mengenai harga rumah murah yang diharapkan, dirinya belum bisa memastikan karena masih dalam pengkajian. Namun dia yakin harga yang ditawarkan akan terjangkau karena penghuninya merupakan masyarakat miskin dengan berbagai profesi.

”Misalkan saja tukang becak, perajin atau buruh bangunan dan lainnya yang akan dipungut biaya Rp10.000/hari. Kita masih akan sesuaikan dengan ekonomi masyarakat. Secara sedang kita lakukan pendataan kepada masyarakat yang berhak,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Palembang Ilyas Hasbullah menuturkan, bantuan pusat yang diberikan kepada Pemkot Palembang harus dapat digunakan sebaik-baiknya. Bila bantuan dari APBN, dia menjelaskan maka tender juga akan dilakukan pusat sama halnya seperti pembangunan rumah susun sewa (rusunawa). ”Pemkot paling hanya menyiapkan lahannya,”katanya.

Dia menerangkan, pembangunan rumah murah tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat karena perlu dilakukan sosialisasi secara detail kepada masyarakat kumuh di pinggiran Sungai Musi.

”Perlu dilakukan pendekatan masyarakat secara persuasif tanpa paksaan. Hal ini juga untuk mengurangi perumahan kumuh di pinggiran sungai. Bagi masyarakat yang memiliki sertifikat tanah,maka pemkot harus mengganti rugi atau mengkonversi dengan bangunan rumah yang akan dibuat,” tandasnya. (siera syailendra/SINDO)