Siapa bilang Muslimah tidak boleh keluar pagar rumahnya? Demikian Kuwait Times memulai laporan utamanya, tentang fakta makin bertambahnya persentase perempuan Kuwait di sektor publik. Merujuk pada statistik tahun 2006, 42 persen pasar kerja kini diisi oleh tenaga wanita. Angka itu jauh bergeser dari angka tahun 2003 yang hanya 30-an persen saja.

Riyad bin Jalili, ekonom pada Arab Planning Institute (API) menyebut, sebagian besar kaum wanita yang memasuki pasar kerja berijazah perguruan tinggi. ”Mereka terkonsentrasi di sektor publik, sekitar 95 persen,” ujarnya. Profesi yang digeluti kaum perempuan umumnya adalah sebagai akuntan (45 persen), guru (24 persen), dan sisanya di bidang kedokteran dan farmasi.

Dibanding negara Arab lainnya, kata Jalili, Kuwait menunjukkan kemajuan pesar dalam urusan keterlibatan perempuan di sektor publik. Menurut dia, ”revolusi” perempuan Kuwait dimulai tahun 2000-an. Puncaknya, adalah ketika kaum perempuan memperoleh hak untuk mengikuti pemilihan umum dan tampilnya beberapa wanita, antara lain Fatima al-Abdali, sebagai kandidat perempuan pertama di Kuwait.

Tahun 2006 lalu, dari 253 kandidat anggota parlemen, 28 di antaranya adalah wanita. Angka ini tak hanya mencengangkan publik Kuwait sendiri, namun juga beberapa peneliti asing. Bahkan Nathan Brown, peneliti senior di Carnegie Endowment for International Peace yang juga profesor politik di George Washington University, menyebut Kuwait sudah di ambang reformasi demokrasi.

”Keterlibatan perempuan dalam politik di Kuwait menunjukkan negara ini mengalami lompatan menuju reformasi yang lebih besar di bidang politik dan demokrasi,” ujarnya.
Menurut Brown yang lama mengamati Kuwait, keterlibatan perempuan di ranah publik di Kuwait tidak terjadi dalam semalam. ”Ada perdebatan yang sangat panjang di sana, karena begitu wanita mencalonkan diri sebagai kandidat, akan ada banyak impikasi di sana; dia harus tampil sebagai juru kampanye, berbicara di depan mimbar dan sebagainya, hal-hal yang semula dianggap tabu di negara itu,” tambahnya.

Di negara-negara Arab yang memperkenankan kaum perempuan mengikuti pemilu, hanya maksimal 8 persen saja kursi yang disediakan untuk kaum wanita. Angka ini jauh di bawah persentase negara-negara lain, sebut misalnya Indonesia, yang mensyaratkan keterwakilan perempuan minimal 30 persen.

Gaya hidup turut berubah

Perubahan memang kini tengah terjadi di Kuwait. Arena publik ramai dikunjungi pasangan suami istri dan anak-anaknya, hal yang semula jarang dijumpai. Globalisasi, tulis Gulf Time, mampir di pusat-pusat perbelanjaan di Kuwait. Mega shopping complex macam Salmiya dan Gulf Road kini dipadati pengunjung tiap akhir pekan. ”Kopi-kopi tradisional maqahas (kedai kopi, red) kini bersandingan dengan Starbuck,” begitu mereka menggambarkan.

Kaum wanita, lagi-lagi kecipratan perubahan itu. Mereka kini bisa menikmati souks, pusat perbelanjaan khusus wanita, yang lebih luas areanya. Mereka juga bebas menggunakan daraía, atau baju ala Barat. Kaum pria juga tak lagi mengenakan dishdasha, pakaian tradisional mereka. Keterbukaan Kuwait juga berpengaruh pada penyikapan mereka terhadap orang dengan agama berbeda. ”Tidak seperti yang Anda bayangkan, kami hidup di sini penuh dengan kehangatan dan aroma persahabatan,” ujar seorang jamaah gereja di Kuwait, seperti dikutip Newsweek.

Jerry Zandstra, seorang pastor, membenarkannya. Menurut dia, tidak ada kendala menyangkut beribadatan yang harus dilakukan umatnya. ”Kami hidup dalam harmoni,” ujarnya. Menurut dia, 250 ribu umat Katolik di Kuwait umumnya adalah pekerja asing.

Menurut dia, selama 17 tahun berada di negeri itu, ia belum pernah merasa sekalipun intervensi dari negara menyangkut kebebasan beribadah. Bahkan, pemerintah turut membangun 60 gereja di seantero Kuwait. ”Sungguh sebuah oase yang menyejukkan di negeri Arab,” ujarnya. [infokito]

***Sumber: Harian Republika