Dulu, dua bulan setelah Sumpah Pemuda diikrarkan, sebuah kongres yang melibatkan 30 organisasi perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatra, digelar di Yogyakarta. Kongres Perempoean Indonesia (KPI) pertama itu berlangsung 22-25 Desember 1928.

Kongres yang berlangsung 79 tahun silam itu merumuskan sejumlah tuntutan. Antara lain menentang perkawinan anak-anak dan kawin paksa; penetapan syarat-syarat perceraian yang menguntungkan perempuan; sokongan pemerintah untuk para janda dan anak yatim; dan beasiswa untuk anak perempuan dan sekolah-sekolah perempuan.

Keputusan lainnya adalah pembentukan sebuah organisasi perempuan bernama Perikatan Perkoempoelan Perempoean Indonesia (P3I). Setahun kemudian, P3I berubah nama menjadi Perikatan Perkoempoelan Istri Indonesia (PPII).

Tahun 1935, KPI kedua digelar di Jakarta. Kongres ini antara lain merumuskan peran utama perempuan Indonesia sebagai ‘ibu bangsa’, yang berkewajiban menumbuhkan dan mendidik generasi baru yang lebih menyadari dan lebih tebal rasa kebangsaannya.

Tahun 1938, KPI ketiga digelar di Bandung, yang antara lain menyatakan 22 Desember sebagai Hari Ibu. Tanggal itulah yang belakangan diadopsi secara resmi oleh pemerintah lewat Keppres No 316/1959 tentang Hari-hari Nasional bukan Hari Libur sebagai Hari Ibu, yang diperingati sampai hari ini.

Monumen

Gempa berkekuatan 5,9 Skala Richter pada 27 Mei 2006, meluluh-lantakkan banyak bangunan di Yogyakarta dan sekitarnya. Gedung Mandala Bhakti Wanitatama, termasuk yang terkena imbasnya. Dapur, kamar mandi, dan ruang administrasi yang bersambungan dengan ruang Srikandi terlihat retak. Sampai kini, belum diperbaiki.

Gedung itu punya banyak arti. Gedung itu adalah monumen yang menandai kesatuan gerak dan langkah wanita Indonesia dalam memperjuangkan kaumnya. Adalah Ny Soekonto, pemrakarsa dan pemimpin KPI pertama, yang meletakkan batu pertama gedung itu, pada acara puncak peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, 22 Desember 1953.

”Pembangunannya ditugaskan kepada Yayasan Hari Ibu yang didirikan 15 Desember 1953, yang diketuai Ibu Sri Meangoensarkoro,” kata Staf Museum Pergerakan Wanita Indonesia, Surkomayisih, kepada Republika, di Yogyakarta, Kamis (13/12).

Gedung itu menempati lokasi strategis di Jl Laksda Adisucipto, berkat jasa mendiang Sri Sultan Hamengkubuwono IX, penasihat Yayasan Hari Ibu. Saat gedung bagian I selesai dibangun pada 20 Mei 1956, keesokan harinya langsung dipergunakan sebagai taman kanak-kanak (TK), kantor, kursus kader wanita, dan lain-lain. Kini gedung ini masih ada dan digunakan sebagai Museum Pergerakan Wanita Indonesia.

Selanjutnya, pembangunan gedung Monumen Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia di atas tanah seluas 12.825 meter persegi berjalan bertahap, sesuai anggaran. Pembangunannya baru rampung tahun 1983. Tepat pada peringatan Hari Ibu, 22 Desember 1983, gedung itu diresmikan Presiden Soeharto. Gedung itu terdiri atas beberapa ruangan seperti Balai Shinta, Balai Kunthi, Balai Utari, Balai Srikandi, dan Wisma Sembadra.

Di gedung itu, kini masih terlihat berbagai macam benda koleksi yang masih terawat. Antara lain ilustrasi foto peranan wanita pada masa itu, diorama perjuangan wanita dari masa ke masa, mesin ketik yang dipakai panitia Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita, mesin jahit, dan berbagai macam seragam organisasi wanita. Sekarang fasilitas tersebut masih dipelihara dengan baik dan sering dipakai untuk berbagai acara antara lain: seminar, pernikahan, ceramah, dan sebagainya.

Namun, monumen yang melambangkan perjuangan kaum perempuan di Indonesia itu, seolah terlupakan. Bermula dari sebuah even heroik, Hari Ibu melorot bak Mother’s Day yang lebih menonjolkan peran domestik. Perkawinan anak-anak di bawah umur yang ditentang KPI pertama, 79 tahun lalu, sampai kini masih terjadi. [nri/run/republika]