Kota Palembang hingga kini hanya memiliki dua jembatan yang menghubungkan seberang ulu dan ilir. Dua jembatan itu adalah Jembatan Ampera, yang sudah berusia 42 tahun lebih dan Jembatan Musi II.Untuk mengatasi persoalan transportasi di Palembang, pemerintah provinsi (pemprov) harus segera membangun Jembatan Musi III. Sayangnya, proyek senilai Rp600 miliar itu hingga kini belum jelas titik pembangunan dan pembiayaannya. Bahkan, masyarakat yang perkampungannya akan digusur menentang pembangunan jembatan tersebut. Jalur transportasi di Palembang selama ini mengandalkan Jembatan Ampera.

Pengamat transportasi Universitas Sriwijaya Erika Buchori mengatakan, saat ini Palembang membutuhkan prasarana jembatan baru kondisi lalu lintas di Palembang. Sebab, Jembatan Musi II tidak memberi solusi lalu lintas di Palembang.

”Jumlah angkutan di Palembang sudah sangat banyak. Sementara, Palembang hanya punya dua sarana, yaitu Jembatan Ampera dan Musi II. Sudah seharusnya Palembang memiliki alternatif Jembatan Musi III,” kata Erika.
Hal senada diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Syaidina Ali. berdasarkan hasil analisis pakar jembatan, Jembatan Ampera sudah tidak sanggup lagi dilewati angkutan di atas 1 ton. ”Data ini berdasarkan hasil analisis pakar jembatan. Kondisi Jembatan Ampera itu sudah tidak bisa lagi dilalui di atas 1 ton, karena penyangga utama telah lapuk,” jelas Syaidina.

Pada 2004, Pemprov Sumatera Selatan berencana membangun Jembatan Musi III. Sejak awal, rencana pembangunan itu dipusatkan di perkampungan Al Munawar kawasan 13 Ulu Palembang, menyeberang ke perkampungan Kuto Batu di kawasan Boom Baru Palembang.

Padahal, perkampungan Al Munawar yang dihuni ratusan kepala keluarga etnis keturunan Arab itu dikenal sebagai salah satu situs cagar budaya di Sumatera Selatan. Terpilihnya kawasan perkampungan Al Munawar tersebut karena posisinya dinilai terbaik, dan telah terhubung dengan akses jalan yang sudah ada sebelumnya. Gubernur Sumsel Syahrial Oesman mengatakan, berdasarkan survei dari udara, lokasi paling strategis pembangunan Jembatan Musi III hanya di kawasan itu. Selain jaraknya cukup pendek, pemerintah tidak memerlukan pembangunan jalan baru, karena jalan penghubung Musi III sudah siap dilalui.

Belum sempat pembangunan berlangsung, ratusan warga perkampungan Al Munawar menolak pembangunan jembatan tersebut. Sebab, perkampungan Al Munawar selama ini telah menjadi aset budaya, dijaga dan dilestarikan.

Demikian juga dengan kawasan Kuto Batu, ratusan masyarakat menolak penggusuran. Titik pasti lokasi pembangunan Jembatan Musi III akhirnya ditentukan. Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra menyatakan, lokasi pasti Jembatan Musi III berada di samping Kantor Dinas Tata Kota, 5 Ilir, Kec IT II, Palembang. Pada bagian seberang jembatan akan berada di kawasan 14 Ulu.

Menurut Eddy, penetapan lokasi Jembatan Musi III ditentukan oleh Tim Teknis dari Pemkot Palembang. Lokasi Jembatan Musi III sengaja digeser dari lokasi awal, yakni di Pasar Kuto (Kampung Al Munawar) setelah mendapatkan penolakan keras dari warga Kampung Al Munawar. Menurut Eddy, dalam penentuan lokasi Musi III, pemkot tetap menyerap aspirasi masyarakat. Eddy mengatakan, dalam waktu dekat tim akan segera melakukan pemasangan patok. Setelah dilakukan pematokan, kemudian dilanjutkan dengan inventarisasi lahan dan bangunan yang terkena pembangunan Jembatan Musi III.

”Kita perlu melihat segala aspek untuk melihat tingkat risiko yang mungkin dihadapi. Kita mengetahui semua lokasi pasti memiliki tingkat hambatan. Namun, kita ambil yang terkecil,” katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang Lukman Hakim mengatakan, dengan ditetapkannya lokasi Jembatan Musi III di samping Kantor Dinas Tata Kota, maka akan ada sedikit perubahan bentang jembatan tersebut. ”Sungai Musi di kawasan tersebut sedikit lebih lebar, maka akan mempengaruhi bentang panjang jembatan,” ujar Lukman.

Akibatnya, dana yang dibutuhkan pun mengalami perubahan. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Pembangunan Kementerian Negara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedi M Masykur Riyadi mengatakan, pembangunan jembatan itu membutuhkan biaya Rp600 miliar dari APBD, APBN, dan investor China yang berencana akan mendanai pembangunan tersebut.

”Negara asing akan memberi pinjaman kalau proyek itu jelas menguntungkan. Kalau tak menguntungkan, mereka tidak akan memberi pinjaman. Selain itu, saat ini pemerintah pusat berusaha memperkecil jumlah utang luar negeri,” ujar Dedi. uzair/zulkanedi/sindo)