Pemerintah belum menetapkan almarhum Bung Tomo sebagai pahlawan nasional karena hingga kini tidak ada usulan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam prosedur untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional, nama calon harus diajukan kepada Badan Pembina Pahlawan Pusat.

Badan independen inilah yang berwenang meneliti persyaratan dan kelayakan seseorang dapat diberi gelar pahlawan nasional, kata Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, menjawab pers seusai menghadiri peringatan Hari Pahlawan 10 November di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (10/11).

Keanggotaan badan itu terdiri dari Kepala Pusat Kesejarahan TNI, Perpustakaan Nasional, Badan Arsip Nasional, kalangan perguruan tinggi, dan pakar sejarah. “Hasil dari kajian badan independen itu kemudian disampaikan kepada Presiden,” ujar Bachtiar.

Ia menambahkan, banyak daerah yang sudah mengusulkan seseorang menjadi pahlawan nasional. Namun, untuk menetapkan seseorang menjadi pahlawan nasional itu, badan tersebut harus hati-hati. “Supaya gelar pahlawan itu tidak murah. Sebab, pahlawan itu harus sesuai dengan jasa dan pengabdiannya. Jadi, banyak hal yang perlu diteliti dulu,” kata Bachtiar.

Ditanya apakah seseorang yang memiliki pandangan politik yang berbeda dengan pemerintah tidak bisa mendapat gelar pahlawan, Bachtiar mengatakan, itu tidak berkaitan.

“Tidak juga. Lihat saja Tan Malaka. Meskipun berbeda pandangan dan aliran politik, ia tetap seorang pahlawan. Gelarnya tidak pernah dicabut oleh siapa pun,” lanjut Bachtiar.

Sebagaimana diberitakan, keluarga Bung Tomo hingga saat ini tidak pernah berpikir untuk mengusulkan kepada pemerintah agar memberikan gelar pahlawan nasional kepada Bung Tomo, yang selama ini menjadi ikon perjuangan Arek-arek Suroboyo. [kmps/infokito]