Majelis Ulama Indodesia (MUI) menolak keras usulan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) yang tidak akan melakukan sensor terhadap setiap film. Depbudpar rencananya hanya mengklasifikasikan saja penanyangannya.
“Kalau itu sampai terjadi, setiap film yang diputar hanya lewat klasifikasi, bisa berbahaya itu,” kata Ketua Dewan Syariah Nasional MUI Ma’ruf Amin usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla, di kantor Wapres, Jalan Merdeka Selatan, Rabu (25/7/2007). Setelah Amin meminta ke Wapres agar menindaklanjuti, MUI juga meminta kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) agar berperan aktif terhadap permasalahan ini.

“Kita menghendaki KPI sekarang pro aktif. KPI jangan seperti tidak punya gigi, jadi komisi peringatan Indonesia,” tandas Amin.

Selain itu, Amin juga meminta agar undang-undang tentang Perfilman juga harus diperbaiki lagi. Tujuannya, agar film Indonesia menjadi lebih baik. (ism/halalguide)