Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU meluncurkan proyek peningkatan kapasitas untuk desentralisasi atau sustanaible capacity building for decentralization project (SCBDP).

Proyek tersebut untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien sesuai standar pelayanan minimal Pemerintah Indonesia.

Sosialisasi dan peluncuran (launching) SCB-DP dibuka langsung Bupati OKU Yulius Nawawi, dihadiri para pelaksana SCB-DP, diantaranya Ketua Project Implementing Unit (PIU) Gunawan Somad yang juga kepala Bappeda OKU, pihak konsorsium penyedia jasa atau konsultan pelaksana, serta staf Central Project Management Office (DPMO), Core Team, Field Team, dan Monitoring Team.

“Tidak semua kabupaten di Indonesia telah melakukan lelang dan penandatanganan kontrak SCB-DP selama tiga tahun dengan nilai kontrak Rp9 miliar, dengan dana pendamping Rp2 miliar dari APBD OKU,” ujar Yulius.

Karena itu, dia berharap stakeholders pemerintahan dapat mengikuti semua tahapan kegiatan SCB-DP secara maksimal.

Dia menyebutkan, fokus dan komponen SCB-DP adalah peningkatan kapasitas yang difokuskan pada tataran sistem, tataran institusi, dan tataran individu personel PNS. Jadi, komponen dan proporsi kegiatan meliputi kerangka peningkatan kapasitas, pengembangan kelembagaan, manajemen SDM, pendidikan berikut pelatihan, pembiayaan, dan penganggaran.

“Pada akhirnya dapat mewujudkan misi Pemkab OKU dalam mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih KKN, berwibawa, profesional, produktif, dan transparan untuk menciptakan good governance. Termasuk, melaksanakan otonomi daerah yang luas,nyata, dan bertanggung jawab,” kata Yulius.

Direktur Utama PT Reka Spasia Indonesia yang juga Ketua Konsorsium SCB-DP Ir Handi Yuzar mengatakan, selain sejumlah perusahaan konsultan, lembaga LP3M Universitas Sriwijaya juga terlibat pada proyek SCB-DP di Kabupaten OKU.

Dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki sejumlah tenaga ahli melalui SCB-DP, diharapkan kapasitas pemerintahan di bidang pelayanan di Kabupaten OKU lebih meningkat.

Dia menyebutkan, kunci keberhasilan SCB-DP terletak pada tingkat dan kualitas partisipasi semua pihak yang terlibat proyek ini. Artinya, segenap stakeholdersdituntut berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan sesuai fungsinya masing-masing.

“Mulai konsultan, pemkab, DPRD, kalangan dunia usaha, hingga masyarakat sendiri,” ungkapnya. (jimmy octa harto/SINDO)