”Orang Bijak Taat Bayar Pajak”. Inilah iklan yang selalu dikumandangkan Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya menggenjot penerimaan negara dari sektor perpajakan. Saban hari iklan ini bisa dijumpai lewat papan baliho di sejumlah jalan protokol kota-kota besar di Indonesia. Televisi dan media cetak juga sering menayangkannya.
Tapi rupanya iklan ini tak cukup ampuh bagi sebagian penghuni Kompleks Perumahan Dinas Direktorat Pajak di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat.
Di tempat bermukim para pensiunan Pajak yang tengah bersengketa dengan bekas kantor tempat mereka bekerja selama berpuluh tahun itu, ada juga penghuni yang menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada negara. Nilainya untuk tahun 2008 saja Rp 993 ribu hingga Rp 7,9 juta. Padahal ada yang tak menyetor pajak sejak 1996.
Dari dokumen yang diperoleh Tempo, pada 2008 sedikitnya terdapat selusin rumah yang menunggak pembayaran PBB. Total tunggakan mencapai Rp 46 juta. Salah satu rumah yang menunggak beralamat di Jalan Kemanggisan Raya Nomor 20. Rumah ini dihuni oleh keluarga Soedadi Tedjaningrat (almarhum), ayah kandung pengusaha Setiawan Djody dan ayah mertua bekas Direktur Jenderal Pajak Hadi Purnomo.
Rama, pria yang mengaku putra Soedadi, saat ditemui di rumah itu pada Selasa lalu menolak berkomentar soal tunggakan pajak ini. ”Mengapa sampai sedetail itu dan apa kepentingannya?” ujarnya.
Adapun Kepala Bagian Perlengkapan Direktorat Jenderal Pajak Luky Priyanto, yang menangani penertiban rumah dinas Pajak di Kemanggisan, mengaku tidak tahu.
”Silakan tanya Kantor Pelayan Pajak Palmerah,” katanya. Yang jelas, Luky menambahkan, setiap penghuni rumah dinas Pajak diharuskan membayar PBB.
Dalam Perjanjian Surat Izin Menempati Rumah Negara yang diteken penghuni sebelum menempati rumah dinas memang diatur kewajiban pembayaran segala biaya yang berhubungan dengan rumah dinas.Biaya itu antara lain berupa ongkos sewa rumah, listrik, air, pemeliharaan, dan PBB. ”Aturannya seperti itu,” kata Luky.
***Koran Tempo, 16 Januari 2008
Tinggalkan Balasan