Pemerintah akan membebaskan 19 perusahaan daerah air minum (PDAM) dari kewajiban memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah (PAD). Kebijakan itu diambil untuk memuluskan pelaksanaan program 10 juta sambungan air bersih pada 2013.

’’Wakil Presiden memerintah Mendagri membuat surat kepada bupati/wali kota untuk membebaskan kewajiban PDAM menyetor PAD sebelum mampu membuat sambungan air bersih bagi 80 persen coverage area,’’ ujar Ketua Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Ahmad Mardju Kodri di Istana Wakil Presiden kemarin (15/1).

Pembebasan kewajiban tersebut merupakan upaya pemerintah memperbaiki keuangan PDAM yang selama ini tidak bisa berinvestasi menambah jaringan air bersih. Itu akibat terbebani bunga pinjaman, kewajiban menyetor PAD ke pemerintah daerah, dan tarif air yang rendah.

Wapres Jusuf Kalla menilai, pembebasan kewajiban itu wajar karena pemerintah sebelumnya telah membebaskan PDAM dari beban bunga utang senilai triliunan rupiah. Ke-19 PDAM yang menjadi percontohan program 10 juta
sambungan air bersih, antara lain, Palembang, Surabaya, Kabupaten Bandung, Ciamis, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Mataram, Kota Banjarmasin, Kota Padang, Kota Tangerang, Garut, dan Tuban. Lalu, Brebes, Kota Serang, Pemalang, Medan, Cianjur, Semarang, dan Mojokerto.

Untuk PDAM yang menjadi program percontohan, pemerintah juga memberikan insentif tambahan berupa penjaminan pinjaman komersial ke bank milik pemerintah. Kemudian, mendapatkan kemudahan dalam pembayaran pinjaman berupa grace period selama 2 tahun. Artinya, PDAM dibebaskan dari kewajiban membayar cicilan pokok dan bunga selama dua tahun pertama sejak pinjaman dicairkan.

’’Pemerintah juga memberikan subsidi bunga. Bunga pinjaman yang ditanggung PDAM nanti sebesar suku bunga patokan BI rate. Sisanya (selisih bunga komersial dengan BI rate) ditanggung pemerintah,’’ terangnya.

Bagi PDAM yang selama ini pembayaran utangnya lancar, pemerintah memberikan tambahan insentif berupa pemotongan bunga utang dua persen. Artinya, PDAM hanya akan membayar utang pokok plus suku bunga acuan BI rate minus dua persen. ’’Kira-kira 30 PDAM yang lancar pembayaran utangnya selama ini,’’ katanya.

Pekan terakhir Januari ini, 12 PDAM akan menandatangani akta kredit dengan sejumlah bank pelat merah. Di
antaranya, Bank Mandiri, Bank BNI, dan asosiasi bank daerah. Nilai kredit yang dikucurkan sekitar Rp 4,9 triliun, atau separo dari total kebutuhan investasi senilai Rp 10,3 triliun. Sisanya dibiayai APBN, APBD, dan modal PDAM sendiri.
’’Di antara 19 PDAM, hanya 12 yang pinjam ke bank. Sisanya menggunakan modal sendiri. (noe/oki/jawa-pos)