Angka kejahatan di wilayah Polda Sumsel pada tahun 2007 meningkat sebesar 14,4 persen dibandingkan tahun 2006. Faktor penting yang menyebabkan peningkatan angka kejahatan adalah akibat terdesak kebutuhan ekonomi. Hal itu diungkapkan Kepala Polda Sumsel Inspektur Jenderal Ito Sumardi, Senin (31/12), dalam paparan akhir tahun. Demikian dilaporkan harian kompas.

Menurut Ito, angka kejahatan di Sumsel tahun 2007 tercatat mencapai 12.709 kasus, sedangkan tahun 2006 tercatat 11.112 kasus. Meskipun meningkat, hal itu juga diikuti peningkatan penyelesaian kasus dari 4.647 kasus tahun 2006 menjadi 5.464 kasus tahun 2007.

Jenis kejahatan yang mendominasi pada 2007 adalah kejahatan konvensional sebanyak 12.299 kasus. Jumlah itu meningkat dibandingkan jumlah kasus kejahatan konvensional 2006 sebanyak 10.647 kasus.

“Angka kejahatan meningkat, tetapi dibandingkan luas wilayah dan aspek-aspek lain, kondisi keamanan dan ketertiban Sumsel tergolong kondusif,” kata Ito.

Ito mengungkapkan, jumlah kecelakaan lalu lintas juga meningkat dari 997 kasus tahun 2006 menjadi 1.399 kasus tahun 2007. Sebaliknya, angka penyelesaian kasus meningkat dari 424 kasus menjadi 927 kasus.

Mengenai tingginya pelanggaran HAM yang dilakukan anggota kepolisian, khususnya dalam konflik tanah, seperti disampaikan LBH Palembang beberapa waktu lalu, Ito mengakui tugas polisi sebagai penegak hukum sering berakibat pelanggaran HAM.

Meski demikian, Ito memastikan polisi tetap punya kode etik dan aturan dalam menjalankan tugas. Bahkan, dengan status polisi sebagai sipil, anggota polisi dapat dikenai hukuman yang sama dengan warga biasa.

“Konflik tanah di mana pun memang rumit. Masyarakat setempat sudah lama menempati tanah tersebut tanpa surat, lalu pengadilan memutuskan tanah itu milik sah perusahaan perkebunan. Seharusnya yang dituntut adalah pihak yang mengeluarkan surat,” ujar Ito. (WAD/kompas)