Setidaknya 46 sawmill (penggergajian) ilegal masih bebas beroperasi di tiga kabupaten di Provinsi Jambi. Modus operasi mereka, berpindah-pindah sehingga kian menyulitkan aparat untuk melakukan pemberantasan kegiatan pembalakan liar.

Anggota Forum Penyelamatan Hutan Provinsi Jambi, Fahrin Siregar, mengemukakan, 46 sawmill yang beroperasi tanpa izin ini berlokasi di dalam atau di sekitar hutan produksi. Sebanyak 30 unit di Kabupaten Sarolangun, sepuluh unit di Kabupaten Muaro Jambi, dan enam unit di Kabupaten Batanghari.

“Modus operasinya berpindah-pindah sehingga sulit untuk dideteksi dengan cepat,” tuturnya, Selasa (4/12).

Pemilik usaha sawmill memanfaatkan alat serkel untuk mengolah kayu. Sedangkan di Sarolangun, 30 persen pemilik sawmill menggunakan chainsaw (gergaji mesin), dan beroperasi di sekitar hutan penyangga taman nasional. Kayu hasil olahan didistribusikan lewat sungai. Di Batanghari, usaha juga diadakan tak jauh dari lokasi tebangan kayu.

Keberadaan sawmill tersebut menyebabkan maraknya pembalakan liar dalam hutan-hutan produksi maupun taman nasional di Provinsi Jambi. Tidak hanya sawmill, Fahrin juga menyebutkan ada tiga usaha kayu jadi (moulding) besar yang sampai sekarang masih beroperasi.

“Mereka adalah industri kayu berkapasitas besar dan kayunya sebagian besar adalah dari hasil pembalakan liar,” tuturnya.

Dari hasil investigasi selama tiga bulan, forum penyelamatan hutan Jambi menyimpulkan adanya keterlibatan oknum polisi dan militer dalam pembalakan liar. “Bahkan, saat ini malah sudah ada oknum TNI yang ditahan polisi militer,” tuturnya.

Menurut Fahrin, oknum-oknum itu tidak lagi sekadar melindungi adanya kegiatan pembalakan liar. Mereka bahkan menjadi pelakunya langsung. Ia berpendapat, pemberantasan pembalakan liar di Jambi masih sulit berjalan efektif. (ITA/kmps)