Lembaga penjaminan kredit daerah bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, kelompok tani dan nelayan kecil di Provinsi Bengkulu dewasa ini sudah saatnya dibentuk. Jika ini direalisasi, bakal berdampak serius bagi pertumbuhan mikroekonomi yang kondisinya cenderung semakin terpinggirkan.
“Ribuan pelaku koperasi, usaha mikro, petani, dan nelayan di daerah ini selalu terpinggirkan karena mereka tidak memiliki modal usaha yang cukup,” ujar Iip Aripin, Ketua Tim Pengusul Hak Inisiatif Rancangan Peraturan Daerah Lembaga Penjaminan Kredit Daerah, DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (3/12).
Berbagai persyaratan perbankan yang begitu ketat semakin menjauhkan pelaku usaha mikro untuk mendapatkan fasilitas perkreditan. Oleh karena itu, lembaga penjaminan kredit daerah sudah seyogianya dibentuk di Bengkulu guna memacu pertumbuhan mikroekonomi daerah.
Dia mengakui, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada triwulan III tahun 2007 yang mencapai 7,53 persen merupakan prestasi yang sangat menggembirakan. Namun, untuk membuat dampak pertumbuhan makroekonomi yang tinggi ini dirasakan masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Bengkulu harus lebih memfokuskan program pada pembangunan mikroekonomi.
Oleh karena itu, kebijakan anggaran harus lebih berpihak kepada rakyat kecil dengan memberi mereka ruang dan kesempatan untuk bisa memperkuat modal usaha.
Menurut Iip Aripin, pembentukan lembaga penjaminan kredit daerah diharapkan dapat mengatasi persoalan kemiskinan yang menjadi persoalan krusial di Bengkulu.
Kebijakan penganggaran yang tidak berpihak kepada rakyat di Bengkulu sejak satu dasawarsa belakangan ternyata memicu meningkatnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tahun 2004 penduduk miskin di Bengkulu tercatat berjumlah 344.178 jiwa atau 22,68 persen dari total penduduk daerah ini.
Dua tahun kemudian, pada tahun 2006 jumlah warga miskin di daerah ini terus meningkat, yakni 183.931 keluarga. Jika satu keluarga diasumsikan ada empat jiwa, berarti jumlah penduduk miskin di Bengkulu sudah membengkak menjadi sekitar 735.724 jiwa atau sekitar 45 persen dari jumlah penduduk 1,7 juta jiwa.
Pada kurun yang sama, data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu tentang angka pengangguran semakin menunjukkan betapa perekonomian mikro daerah ini terus terpuruk. Tahun 2000 angka pengangguran terbuka di Bengkulu tercatat sekitar 3,79 persen.
Tujuh tahun kemudian angka pengangguran ini justru terus membengkak, tahun 2006 tercatat sekitar 6,91 persen.
“Jawaban atas semua persoalan itu adalah mempercepat pembentukan peraturan daerah lembaga penjaminan kredit daerah. Lembaga ini nanti akan menjembatani kepentingan para pelaku koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, para petani, dan nelayan kecil dalam mendapatkan permodalan. Jika direalisasi, sektor ini akan menggeliat,” tutur Iip Aripin. (zul/kmps)
Tinggalkan Balasan