infokito

jembatan informasi kito

Waktu di Indonesia: WIB

Polisi dan Dishub pun Bisa Bertikai

Dipublikasi oleh

infokito™

pada

15 Maret 2008

Kategori Tulisan:

Palembang

•

155 kata

•

1–2 minutes

Indeks • Download • Galeri • Promosi • Pranala • Cari

Kos Putri Palembang ■ Mandiri Ibadah Haji dan Umrah ■ CCTV Palembang

Pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) Palembang dan Satlantas Poltabes Palembang Jumat (14/3/2008) kemarin saling tegang dan nyaris bentrok hanya karena persoalan parkir. Meskipun tidak sampai adu fisik, kata-kata keras dan saling menghardik sempat keluar dari mulut aparat dari kedua instansi tersebut. Demikian kami kutip dari harian SINDO.

Kejadian ini sempat menarik perhatian warga sekitar dan orang-orang yang sedang melintas di perempatan RS Charitas.

Unuk menengahi pertikaian tersebut, belasan petugas provost, intel kepolisian dan petugas Sat Pol PP Kota Palembang dengan menggunakan kendaraan masing-masing datang ke lokasi kejadian.

Pertikaian sendiri dipicu oleh salah paham kewenangan parkir masing-masing aparat. Bermula, saat petugas Patroli Dishub mengunci roda kendaraan Daihatsu Taft warna biru gelap milik warga yang sedang terparkir di depan RM Pagi Sore yang dinilai mengganggu arus lalu lintas kendaraan yang lewat. Tindakan inilah yang membuat seorang perwira polisi menghardik petugas Dishub tersebut untuk menghentikan tindakannya. Merekan pun saling beradu argumen terkait kewenangan instansi masing-masing. Lalu, siapakah yang sesungguhnya berwenang???

Perhubungan, Polisi

•••

408 hit

harga emas • world monitor • almanak 2026

2 responses to “Polisi dan Dishub pun Bisa Bertikai”

Erika

15 Maret 2008

Ada perbedaan yang tidak pernah terselesaikan antara Polisi dan Perhubungan dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, yaitu mengenai wewenang penangkapan. Tapi dari kedua instansi ini disamping perbedaan yang paling menarik diatas (sampai terjadi pertengkaran di depan umum), ada pula persamaannya. Persamaannya adalah keduanya memandang bahwa kesalahan adalah hukuman, hukuman adalah uang masuk baik bagi Negara ataupun bagi kantong pribadi bagi oknum yang nakal di instansi keduanya.
Menurut hemat saya, dimanapun ilmu transportasi diterapkan didunia ini, kesalahan dan pelanggaran lalu lintas atau transportasi secara umum, merupakan hal yang selalu dibina secara terus menerus. Baik itu secara perencanaan yang terbina oleh orang yang mengerti dibidangnya, maupun secara pelaksanaan dilapangan dan pengadilan terhadap kesalahan. Semua bermuara kesatu hal “pembinaan menuju hal yang lebih baik”. Oleh sebab itu di Negara maju mereka sudah menggunakan Intelligent Transport System, yang menggunakan Teknologi Informasi untuk mencegah kesalahan yang diperbuat.
Kalau polisi mempunyai kesamaan pandangan bahwa “kesalahan merupakan hal yang harus dibina”, maka kegiatan pembinaan yang sedang dilakukan oleh perhubungan dalam membina kesalahan dilapangan akan didukungnya. Tentu akan lebih baik, kalau kesalahan dibina oleh dua orang dari pada satu orang, kesalahan akan lebih dipahami dan lebih penting tidak akan diulangi lagi.
Akan halnya kejadian di Pagi Sore, menunjukkan bahwa polisi mempunyai kesamaan pandangan dengan perhubungan bahwa “kesalahan merupakan hukuman yang menghasilkan bagi Negara, oleh sebab itu tidak boleh diambil wewenang yang sudah ada pada instansinya”.
Inilah hal pandangan yang tidak diperbaiki. Saya berharap agar segera polisi dan perhubungan dari tingkat pusat merumuskan jalan keluar dari kesamaan dan ketidak samaan pandangan yang keduanya sama sama jauh dari pembinaan ini, agar dapat diikuti bawahan mereka di daerah. Saya pribadi akan berjuang terus menulis dan menyuarakan hal yang terbaik adalah pembinaan kesalahan dilapangan, dan untuk mengatasi penyimpangan pembinaan perlu didekati dengan Teknologi Informasi.
Semoga Praktek pembinaan Transportasi kita akan lebih baik.

Erika, Belgia.

Memuat…

Balas
dewa

23 Oktober 2009

negara ini aneh.
katanya reformasi, tapi kok polisi masih menguasai jalan? apa fungsinya Dishub? kabar anginnya sih, anggota dewan periode 2004-2009 disogok oleh polri agar tidak melepaskan wewenang polisi dalam hal lalu-lintas.itung-itung angpao terakhir jabatan.kita pun tau, kalau di tubuh polri jabatan polantas adalah jabatan bergengsi dan basah mulai dari tingkat bintara samapai dengan perwira.padahal dengan dilepaskannya lalu lintas oleh polisi akan mengurangi pengangguran dinegri kita ini karena akan adanya perekrutan oleh dishub.saran saya, agar tempat pendidikan anggota dishub ada di setiap pulau di negara kita ini.

Memuat…

Balas