Pengentasan rakyat dari kemiskinan dan keterbelakangan ditargetkan tuntas di 16.000 desa tertinggal pada tahun 2008 ini. Untuk menggarap program itu, pemerintah telah menganggarkan dana APBN Rp 30 triliun.
”Dalam pengalokasiannya ke masing-masing desa, 70 persen dana yang disalurkan akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur dasar,” ujar Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal M Lukman Edy saat bersilaturahmi ke Pondok Pesantren As Salafi Ushuluddin di Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (2/2). Setiap desa akan mendapatkan dana sekitar Rp 250 juta.
Dari 70.000 desa yang ada di Indonesia, Lukman mengatakan bahwa yang dinyatakan sebagai desa tertinggal sebenarnya mencapai sekitar 32.000 desa. Sebanyak 70 persen dari 16.000 desa tertinggal yang menjadi sasaran pengentasan tersebut berada di kawasan Indonesia timur. Adapun untuk wilayah Jawa hanya berkisar 18 persen.
Infrastruktur dasar yang dimaksud di antaranya adalah fasilitas air bersih, listrik, jalan, dan jembatan desa. Di luar itu, untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait dengan pengembangan ekonomi keluarga dan desa.
Secara umum, Lukman menerangkan bahwa ada enam kriteria daerah tertinggal. Selain infrastruktur daerah yang kurang memadai, ketertinggalan itu juga ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang kurang dari 5 persen per tahun, tingkat pendidikan masyarakat yang di bawah standar, terbatasnya aksesibilitas warga terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta kemampuan fiskal atau keuangan daerah yang rendah.
Lukman mengatakan bahwa tahun ini pemerintah juga telah menganggarkan dana khusus untuk pengentasan ketertinggalan di daerah-daerah konflik dan yang terkena bencana alam. Khusus untuk Maluku dan Maluku Utara, tahun ini telah disiapkan dana sebesar Rp 250 miliar.
”Di daerah tersebut, kami akan melaksanakan kegiatan pengentasan yang terakhir. Dari kegiatan dua tahun sebelumnya, pemerintah telah menghabiskan dana Rp 1,6 triliun,” paparnya. Untuk Papua, Lukman mengatakan, diperkirakan akan menghabiskan dana lebih dari Rp 5 triliun. (EGI/KOMPAS)
Tinggalkan Balasan