Pemerintah akan menganggarkan sekitar 70 persen dari dana pembangunan infrastruktur tahun 2008 untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Anggaran pembangunan infrastruktur di Jawa akan ditekan dengan pola penawaran kepada investor atau private public partnership.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta di Bandung, Senin (15/10), mengatakan, pemerintah daerah (pemda) harus memberikan iklim kondusif untuk investor terkait pelaksanaan private public partnership (PPP) itu. Misalnya, perizinan tidak berbelit-belit, biayanya terjangkau, dan lain-lain. Jika pemerintah masih menerapkan pola lama, diantaranya menggenjot pendapatan asli daerah dari biaya perizinan, pembangunan akan sulit dikembangkan.

Paskah menambahkan, dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2008 untuk sektor perhubungan sebesar Rp 17 triliun dan pekerjaan umum Rp 36 triliun. Sekitar 30 persen dari dana tersebut dialokasikan untuk Jawa dan sisanya di luar Jawa. Anggaran untuk luar Jawa mulai dinaikkan secara signifikan tahun 2006 dan mencapai jumlah terbesar tahun 2008.

APBN Tahun 2007 sebesar Rp 780 triliun dan tahun 2008 naik menjadi Rp 860 triliun. “Dulu 60-70 persen anggaran untuk Jawa, sekarang kita balik. Kami mendukung pembangunan ke arah timur,” katanya.

Di kawasan timur itu, katanya, pemerintah akan membangun atau memperbaiki jalan trans-Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, katanya lebih lanjut, sudah menugaskan dirinya untuk menjadi Pelaksana Percepatan Pembangunan di Papua.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Daerah Jabar Iwan Dermawan Hanafi mengatakan, pola PPP sudah disosialisasikan kepada pemangku kepentingan. Pelaksanaannya bahkan sudah dimulai setahun lalu. Misalnya pembangunan Kertajati Aerocity di Majalengka. (bay/kmps)