Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan menyiapkan 700 ton beras untuk pelaksanaan operasi pasar khusus bagi rumah tangga miskin. Langkah ini ditempuh setelah melihat masih tingginya harga beras di pasaran.
Hal ini diutarakan Sarjono Kepala Bidang Pelayanan Publik Bulog Sumatera Selatan Sarjono, beberapa hari lalu saat ditemui Kompas di Palembang. Menurut dia, tujuan utama operasi pasar khusus (OPK) untuk meredam lonjakan harga beras dan membantu rumah tangga miskin (RTM) membeli beras setelah mendapat beras miskin (raskin).
Sarjono menjelaskan, OPK sudah digelar di dua kabupaten, yakni Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir dan pekan ini di Kota Palembang serta Kabupaten Banyuasin. Untuk mendukung OPK, Bulog Sumsel menyiapkan pasokan sebanyak 700 ton beras yang akan disalurkan kepada 70.000 RTM.
“Setiap RTM mendapatkan beras OPK maksimal 10 kilogram dengan harga tebus Rp 1.600 per kilogram,” ucap Sarjono.
Sarjono menjelaskan, kuota raskin Provinsi Sumsel di 2008 mencapai 68.000 ton untuk distribusi selama 10 bulan. “Kuota raskin untuk tahun 2008 sudah turun dari pusat pada akhir tahun lalu,” ucapnya.
Mengingat bantuan raskin hanya cukup untuk 10 bulan, biasanya pada dua bulan terakhir Bulog terus menggelar OPK. Dengan harga tebus Rp 1.600 berarti pemerintah telah memberi subsidi untuk raskin setidaknya Rp 2.400 per kilogram. Sebab, harga pembelian pemerintah (HPP) beras Rp 4.000 per kg.
Menurut Sarjono, setiap bulannya Bulog Sumsel harus mendistribusikan raskin sebanyak 6.800 ton. Jumlah penerima raskin di Sumsel tahun 2008 lebih besar dibandingkan tahun 2007. Pada tahun kemarin kuota raskin untuk Provinsi Sumsel mencapai 5.525 ton dengan jumlah penerima sebesar 552.000 RTM.
Agar tidak muncul hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang, Sarjono menjelaskan perlu ada jalan keluar secepatnya untuk mengatasi masalah kekurangan raskin ini. Menurut dia, salah satu jalan keluar yang bisa diupayakan adalah perlunya kerjasama dan perhatian dari pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumsel.
Bulog berharap pemerintah daerah bersedia mengalokasikan dana dari masing-masing anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Nantinya, dana tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk beras untuk menutup kekurangan distribusi selama dua bulan.
“Untuk melakukannya, perlu kepedulian. Jadi, hanya perlu dialokasikan 6.800 ton per bulan, selama dua bulan,” kata dia.
Jhum Perkasa, Wakil Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Sumsel menambahkan, pemerintah pusat tidak seharusnya menerapkan kebijakan pembagian kuota raskin dengan cara seperti ini.
“Alasannya, kebijakan tersebut dinilai bisa berpotensi memunculkan keresahan, kecemburuan, bahkan berujung konflik diantara penerima raskin dengan pemerintah,” kata dia. (ONI/kompas)
Tinggalkan Balasan