Penyelenggaraan Miss Indonesia yang direncanakan di Palembang bersamaan dengan Visit Musi 2008 diributkan. Selain melibatkan anggaran daerah yang dampaknya tidak dirasakan masyarakat langsung, dikhawatirkan berdampak terhadap suasana masyarakat Palembang yang agamis.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan tegas menolak penyelenggaraan dan penganggaran dana Miss Indonesia 2008. Sikap yang sama juga ditunjukan Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Sumsel yang menyatakan tidak menyetujui penyelenggaraan tersebut berlangsung di Palembang. Sikap kedua fraksi secara resmi ditegaskan dalam rapat paripurna mengesahkan APBD Sumsel 2008.

Menurut Sekretaris FPKS Zahruddin Hodsay, Kamis (6/12), penyelenggaran Miss Indonesia terkesan ambivalen dan kontradiktif. Pasalnya bersamaan dengan hal tersebut juga diselenggarakan kegiatan yang bersifat pembinaan mental spiritual.

“Apalagi dari informasi, dana dari APBD Sumsel 2008 Rp 1,9 miliar untuk penyelenggaraan Miss Indonesia masih kurang,” katanya.

Sementara FPG melalui anggotanya, Hj Fatonah Al Syamsuddin mengatakan penolakan penyelenggaraan Miss Indonesia dimaksud agar tidak melukai masyarakat Sumsel yang dikenal agamis. Disamping itu, dana Rp 1,9 miliar dihabiskan untuk kegiatan yang tidak bermanfaat langsung bagi masyarakat.

Wagub Sumsel Mahyuddin NS yang dikonfirmasi mengatakan belum akan memutuskan diterima atau tidaknya rencana penyelenggaraan Miss Indonesia di Palembang. Persoalan sikap menurutnya akan dikembalikan kepada Komisi IV DPRD Sumsel. Sikap Komisi selanjutnya akan menjadi pokok bahasan dalam pertemuan yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, agama serta elemen masyarakat lainnya. “Pertemuan itulah yang akan memutuskan didrop atau tidak acara Miss Indonesia,” katanya ditemui usai menghadiri rapat paripurna. (sgn/sripo)