Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan acara pemilihan Miss Indonesia dalam rangka Visit Musi 2008 dipertanyakan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Kamis (22/11). Acara tersebut dinilai hanya menghambur-hamburkan dana APBD dan tidak memberikan manfaat kepada rakyat.

Fraksi yang mempertanyakan acara pemilihan Miss Indonesia 2008 adalah Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pandangan Fraksi Partai Golkar yang dibacakan Deni Syafiar dan pandangan Fraksi PKS yang dibacakan KH Tol’at Wafa Ahmad intinya mempertanyakan acara yang menggunakan dana dari APBD Sumsel sebesar Rp 1,9 miliar itu. Acara pemilihan Miss Indonesia 2008 itu direncanakan berlangsung pada 25 Juni 2008.

KH Tol’at Wafa Ahmad mengatakan, acara semacam itu telah menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Pertimbangan lain, acara tersebut tak sesuai dengan semangat menjadikan Palembang sebagai Darussalam yang artinya kampung damai dan agamis. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan setiap penganggaran harus didasarkan landasan hukum dan kejelasan manfaat.

“Untuk itu fraksi kami menyarankan agar hal ini dikaji dan dipertimbangkan kembali sejauh mana manfaat dan mudaratnya bagi masyarakat Sumsel. Apakah acara tersebut masuk kategori prioritas dan mendesak,” kata KH Tol’at Wafa Ahmad.

Secara terpisah, Wakil Gubernur Sumsel Mahyuddin NS mengatakan, dana yang dipakai untuk menyelenggarakan acara Miss Indonesia tidak terlalu besar jika dibandingkan dana pembukaan PON XVI yang membutuhkan Rp 26 miliar.

“Alasan pemprov mengadakan acara itu untuk memperkenalkan Sumsel kepada investor sebagai lumbung energi nasional dan lumbung pangan. Jika investor tertarik masuk ke Sumsel, maka dapat meningkatkan ekonomi rakyat,” kata Mahyuddin. (WAD/kmps)