Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) hingga memasuki pertengahan Oktober baru mencapai 40%. Ini molor dari target semula, yakni awal September 2007.”Keterlambatan pendataan pemilih disebabkan kelalaian pihak ketua RT dalam pendataan. Selain itu, keterlambatan juga disebabkan belum dibayarkannya tunjangan operasional pendataan bagi ketua RT,” kata Kepala Dinas Kepen-dudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang Husni Thamrin Hamza di Palembang, Rabu (3/10).

Sebelumnya, para ketua RT dijanjikan akan mendapatkan tunjangan operasional sebesar Rp250.000 yang akan dibayar pada awal September. Namun, karena mekanisme pencairan yang lama, maka tunjangan tersebut belum dibayarkan. Rencananya, tunjangan operasional bagi ketua RT baru akan dibayar pada 8 Oktober di rumah dinas Wali Kota Jalan Tasik, Palembang.

Husni menerangkan, guna memotivasi para ketua RT dalam pendataan, pembayaran tunjangan akan diberikan pada ketua RT yang sudah melakukan pendataan. Bagi ketua RT yang belum selesai melakukan pendataan, belum dapat menerima tunjangan operasional. Dia menambahkan, pembayaran sengaja dilakukan kepada ketua RT yang sudah selesai melakukan pendataan.

Karena jika pembayaran dilakukan secara merata kepada seluruh ketua RT baik yang sudah maupun belum, maka akan menimbulkan kecemburuan bagi ketua RT yang sudah melakukan pendataan. Bagi ketua RT yang belum selesai, kata Husni, tetap akan dibayar, tapi menunggu pendataan selesai. Untuk melakukan pembayaran tunjangan kepada 3.863 ketua RT, pemkot telah menganggarkan dana dalam APBD 2007 sebesar Rp 965.750. 000.

Menanggapi keterlambatan penyelesaian pendataan, Ketua Komisi I DPRD Kota Palembang Mulyadi meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil segera melakukan upaya untuk menyelesaikan pendataan. Dikhawatirkan, keterlambatan pendataan akan berakibat pada pergeseran atau mempengaruhi jadwal pilkada yang lain.

”Menjelang pilkada ini banyak tahapan yang harus diselesaikan, semua tahapan mepengaruhi tahapan lainnya. Untuk itu, pendataan jangan sampai molor karena akan mempengaruhi tahapan lainnya,” kata politikus Partai Demokrat ini. Saat ini, tambah Mulyadi, memang tidak menibulkan masalah dengan keterlambatan itu. Namun, bukan tidak mungkin kedepan pada tahapan selanjutnya akan berpengaruh. (berli/sindo)