Sebanyak tujuh fraksi DPRD Banyuasin menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RPAPBD) Banyuasin sebesar Rp 66.118.162.772,81. Namun, dalam pengesahan tersebut, dewan meminta agar permasalahan yang dialami pada 2007 di Banyuasin segera diselesaikan. Juru bicara (jubir) Golkar Irian Setiawan mengatakan ada beberapa kritikan yang disampaikan kepada Bupati Banyuasin.
”Di antaranya, secepatnya menyelesaikan permasalahan sengketa tanah antara PTPN VII dan masyarakat, dan sengketa lahan yang selama ini menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Kedua, mahalnya harga pembuatan sertifikat dan bertele-telenya birokrasi dalam pengurusan surat tersebut,” katanya.
Irian menambahkan, program pembangunan dinilai juga belum merata karena beberapa warga di daerah Banyuasin masih menggunakan alat transportasi spead boat dan getek. Akibatnya, daerah tersebut terkesan tertinggal. Oleh sebab itu, ke depan Pemkab Banyuasin dapat segera membangun jembatan sebagai salah satu jalan penghubung antardesa. ”Misalnya saja di Muara. Untuk menempuh ke daerah tersebut cukup sulit, begitu juga dari desa ke desa. Tidak ada jalan lain selain membangun jembatan penghubung, baik antardesa maupun antarkecamatan. Kalau bisa pembangunan ini dimasukkan APBD induk 2008 mendatang,” harapnya.
Sedangkan perwakilan fraksi PDIP Doni Antoni mengungkapkan, masalah gaji para honorer di Banyuasin harus segera diselaikan. Dia menuturkan, ada beberapa usulan seperti Kesbangpol yang meminta dana tambahan untuk membayar gaji yang belum dibayar. ”Padahal gaji sudah masuk dalam APBD induk, dan mengapa sekarang justru minta lagi untuk bayar honorer. Pergunakan dana ini sebaik mungkin, jangan disalahgunakan dan prioritaskan dalam penggunaannya,” katanya.
Selanjutnya, FPDIP juga menilai dana pembuatan baju hansip sebesar Rp5,3 miliar dinilai tidak realistis. Sebab, APBD provinsi menganggarkan yang sama untuk Pilkada 2008. ”Kalau menurut keterangan, satu setelnya dianggarkan Rp850.000 untuk 6.500 orang. Terlalu besar, kalau menurut kami, sebesar Rp350.000. Jadi, uang yang dipakai hanya Rp2 miliar lebih dan sisanya Rp3 miliar.Kalau bisa uang tersebut digunakan untuk keperluan lain,seperti pembayaran honorer, bayar listrik, air dan lain sebagainya,” ucap Doni.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Banyuasin Amiruddin Inoed mengatakan anggaran yang diajukan Pemkab Banyuasin sesuai ketentuan. Mengenai terdapat kekeliruan, pihaknya segera menyelesaikan. ”Begitu juga dengan permasalahan lain yang belum diselesaikan akan segera dilaksanakan,” janji Bupati. (jemi astuti/sindo)
Tinggalkan Balasan