infokito

Proses legislasi di DPR RI tidak disertai perdebatan konseptual. Hal itu terjadi karena lebih dari 60% anggota DPR tidak berkualitas. Artinya, anggota DPR hanya menjalankan tugas konstitusional tanpa kontribusi pemikiran yang orientasinya pada perdebatan konseptual.

“Tidak lebih dari 40% anggota DPR RI berkualitas dan memiliki kontribusi pemikiran yang orientasinya perdebatan konseptual,’’ kata Idrus Marham,
47, dalam promosi doktor ilmu politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, di Yogyakarta, kemarin.

Setelah mempertahankan disertasi berjudul Demokrasi Setengah Hati, Studi Kasus Elit Politik di DPR RI 1999-2004, Idrus dinyatakan lulus dengan
nilai cumlaude. Dia merupakan doktor ke-1.019 UGM. Bertindak sebagai promotor Prof Dr Mohammad Mohtar Mas’oed MA dan kopromotor Prof Dr
Miftah Thoha MPA serta Dr Purwo Santoso MA. Tim penilai terdiri atas Dr Pratikno MSoc Sc, Prof Dr Ichlasul Amal MA, dan Dr Nanang Pamuji Mugasejati. Adapun tim pengujinya yaitu Prof Dr Muhajir Darwin dan Prof Dr Bachtiar Effendi. Hadir dalam acara itu Wapres Jusuf Kalla, Gubernur DIY Sri Sultan HB X, serta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan undangan.

Menurut Idrus, perdebatan di DPR bukan perdebatan konseptual, melainkan perdebatan tentang sikap politik sehingga hasilnya hanya untuk mencari
pembenaran atas sikap politik dari tiap-tiap parpol. Idrus merujuk pembahasan RUU bidang politik pada 2002 dan 2003. Pada masa itu, kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu, elite politik di DPR bekerja tidak optimal dalam memenuhi aspirasi demokrasi. Yang terjadi adalah negosiasi dan barter politik yang diwarnai intrik dalam mencari titik temu kepentingan antarkelompok politik sehingga rapat-rapat di DPR lebih merupakan formalitas.

“Pasal-pasal yang dihasilkan secara substansial jauh dari semangat dan hakikat demokrasi. Mekanisme dan prosedur pengambilan keputusan sering kali dijadikan instrumen untuk memproteksi kepentingan elite politik,’’ ungkap Idrus.

Karena itu, katanya, parpol bertanggung jawab mendorong dan menentukan calon anggota legislatif dengan pertimbangan kualitatif, bukan popularitas.

“Sangat tidak adil DPR diharapkan berkualitas, tapi rakyat memilih berdasarkan popularitas,’’ kata Idrus lagi. (SO/AU/X-6/media-indonesia)