Sekitar 57 persen APBD Kabupaten Bandung tahun anggaran 2007 atau senilai Rp 1,02 triliun habis untuk kepentingan aparatur semata. Sedangkan belanja untuk publik, hanya sebesar Rp 600 miliar atau 22,63 persen.

”Bagaimana akan terjadi pertumbuhan ekonomi, ataupun perubahan di Kabupaten Bandung kalau hampir seluruh dana APBD habis oleh aparat,” ujar Koordinator Forum Diskusi Anggaran (FDA), Saeful Muluk. Dia mengungkapkan itu di sela-sela rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati 2007, Jumat (2/5).

Dari data FDA, APBD Kabupaten Bandung tahun 2007 mencapai Rp 1,8 triliun. 90 persen dana APBD ini berasal dari pemerintah pusat, yang mencapai Rp 1,3 triliun.

Sebanyak 63,12 persen APBD Kabupaten Bandung digunakan untuk belanja tidak langsung, sebagian besarnya untuk aparatur. Sedangkan belanja langsung yang digunakan untuk kepentingan pelayanan publik hanya mencapai 36,12 persen. ”14,25 persen belanja langsung ini digunakan kembali untuk membayar honorarium PNS,” ungkap Saeful.

Dengan demikian, kata Saeful, dana APBD 2007 yang langsung dinikmati publik hanya mencapai 22,63 persen, atau senilai Rp 600 miliar. Meski begitu, Saeful menilai dana sebesar Rp 600 miliar ini belum tentu sepenuhnya dinikmati publik. Menurut dia, banyak pengalokasian anggaran untuk publik yang tidak efisien dan tidak efektif. Sebagai contoh, FDA menemukan di lapangan adanya ketidakcocokan antara LKPj dan laporan masyarakat.

Di bidang pendidikan, LKPj menyatakan bahwa program rehabilitasi gedung, penambahan ruang kelas, serta pengadaan barang tercapai antara 90 sampai 100 persen. ”Tapi dari laporan masyarakat, banyak proyek rehabilitasi gedung sekolah serta pengadaan barang di sejumlah sekolah dasar (SD) tidak sesuai bestek,” ujar dia. Itu, kata dia, belum termasuk dengan masalah tingginya angka penduduk buta huruf usia 15-44 tahun yang mencapai 20 persen dari 2,7 juta penduduk Kabupaten Bandung.

Sekretaris Pansus LKPj, Mokhammad Ikhsan, mengatakan bahwa pansus pun menemukan hal serupa. Bahkan, kata Ikhsan, sampai saat ini banyak ditemukan kesalahan dalam penulisan angka di LKPj. Dalam buku LKPj, ungkap Ikhsan, sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) masih tertulis Rp 225 miliar. Padahal, kata dia, DPRD sudah merevisinya menjadi Rp 126 miliar.

Di tempat berbeda, DPRD Kabupaten Bandung meminta pemerintah pusat untuk tidak menaikkan harga BBM. Pasalnya, kenaikan harga BBM akan meningkatkan angka kemiskinan, khususnya di Kabupaten Bandung. ”APBD juga akan kolaps,” tutur anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Tubagus Raditya.

Raditya juga menilai bahwa semakin tingginya harga minyak di pasar dunia lebih disebabkan para spekulan. Dengan demikian, kata dia, jika pemerintah menaikkan harga BBM, berarti terjebak pada permainan para spekulan internasional.
(rfa/republika)