General Manager Pertamina UPms II Palembang menegaskan, proes percepatan konversi premium masih sulit dilakukan di Kota Palembang. Konversi premium perlu dikaji matang supaya tidak menimbulkan permasalahan. Hal yang paling penting menurut Dhenni jika ingin merealisasikan program ini adalah kejelasan undang-undang dan ketetapan aturan legal yang dikeluarkan pemerintah.  “Karena dengan berlandaskan peraturan yang resmi Pertamina siap melaksanakan konversi premium,” paparnya. Peraturan tersebut lanjut Dhenni juga harus jelas mengatur apakah BBM beroktan 88 tetap ada atau semuanya diganti dengan BBM ber oktan 90, semuanya balik lagi ke peraturan pemerintah.

Dhenni menyarankan jika program ini direalisasikan di Kota Palembang, sistem pembayaran menggunakan card khusus akan lebih baik dibandingkan menggunakan kartu kendali yang selama ini telah digunakan untuk penjualan minyak tanah bersubsidi.

“Begitu habis, pemilik tidak dapat lagi menggunakannya kecuali dia membeli BBM dengan oktan tinggi alias Pertamax. Itupun hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu, begitu seterusnya,” terangnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi Unsri Didiek Susetyo mengatakan persiapan yang dilakukan untuk melakukan proses konversi premium di Kota Palembang dinilai jauh dari kenyataan.

“Belajar dari pengalaman konversi gas yang tengah berjalan saat ini, ternyata banyak hal yang dilewatkan, seperti misalnya proses pendataan yang butuh waktu tidak sedikit, sosialisasi masyarakat untuk melepaskan ketergantungan akan minyak tanah dan kesiapan infra struktur.” (komalasari/sindo)