Pemerintah melalui Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Arab Saudi mulai melaksanakan evaluasi pemondokan dan katering haji yang selama ini bermasalah. Masalah yang sering dihadapi jamaah haji ini dibahas di dalam rapat evaluasi pelaksanaan haji Indonesia di kantor Konjen RI di Jeddah kemarin.Konjen RI diArab Saudi Gatot Abdullah Mansyur mengatakan, masalah pemondokan dan katering sedikit ada perubahan. Tahun ini, ungkap dia, tidak semua jamaah haji Indonesia bisa ditampung di markaziyah (kompleks pemondokan) di Madinah yang berdekatan dengan Masjid Nabawi.
Hanya sekitar 70% yang bisa ditampung pada pemondokan atau hotel di markaziyah yang dekat Masjidil Haram. Sementara dua sampai tiga kloter terpaksa ditempatkan di luar markaziyah dengan menempati rumah berukuran sedang.
”Sebenarnya, pondokan haji didekat markaziyah bagus dan besar-besar, tetapi izinnya banyak yang tidak keluar dari pemerintah setempat karena terbentur peraturan baru yang mengikat, seperti mengharuskan pemasangan alat pemadam kebakaran dan pintu darurat,” jelas Gatot di Jeddah kemarin.
Tidak keluarnya izin tersebut, tambah dia, karena banyak pemilik pondokan yang lalai mengurus izin fasilitas seperti yang disyaratkan. Hal ini berbeda dengan pemondokan di Jeddah yang peralatan dan fasilitasnya cukup lengkap dan memadai. Akibatnya, panitia kesulitan menempatkan jamaah di markaziyah. Sedangkan untuk di Mekkah, sejak awal memang diprogramkan untuk tidak terjadi pemadatan pemondokan. ”Konsekuensinya, lokasi pemondokan agak menjauh tidak seperti tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Gatot.
Setelah banyak hotel kolaps di Mekkah pada 2005, tandas Gatot, izin untuk hotel dan pemondokan lebih diperketat. Imbasnya, dari tahun lalu sampai sekarang fasilitas pemondokan di Mekkah semakin menurun.
”Karena jumlahnya yang sedikit, kita harus bertarung dengan India, Pakistan, Turki, dan Malaysia,” terangnya. Untuk pemondokan yang jauh, Panitia Pelaksana IbadahHaji (PPIH) sudah menyiapkan sistem transportasi 24 jam. Untuk 83.000 jamaah di luar Aziziyah dengan pondokan diatas 1.300 meter, sudah disiapkan transportasi yang siap antar jemput kapan pun dibutuhkan.
”Kita sudah melakukan kesepakatan dengan muassasah, dan hasil survei di lapangan, sistem transportasinya sudah bagus, tetapi hal itu akan dievaluasi kembali bila jamaahnya nanti bertambah banyak,” ujarnya. Dalam sistem transportasi ini, PPIH sudah menyiapkan 5 rute yang akan dilalui. Setiap rute, akan dipasang ciri atau tanda tersendiri, misalnya dari Bahutbah bendera warna biru, rute dari Hafafir berwarna merah, dari Jarwal menggunakan bendera putih. Selain itu, setiap jamaah akan diberi kartu sesuai kendaraan yang ditumpangi. (sofian dwi/sindo)











![[2026] Proyek Perluasan dan Pendalaman Kolam Retensi Simpang Polda](https://infokito.blog/wp-content/uploads/2018/07/logoagplg.jpg)









Tinggalkan Balasan