Koalisi dan Oposisi

Oleh ALWI SHAHAB

Dewasa ini, partai-partai politik tengah menjajaki berbagai pendekatan untuk melakukan koalisi. Boleh dikatakan, masalah koalisi menjadi pemberitaan utama di media-media.

Dilihat dari hasil pemilu dewasa ini, tampaknya koalisi memang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan baru didahului dengan pemilihan Presiden. Maka, nama-nama calon presiden juga mulai ramai. Meski tidak seramai calon-calon presiden yang diajukan masing-masing parpol, tapi mulai muncul pula parpol yang mencalonkan wakil presiden.

Tidak dapat disangsikan kemungkinan akan lahir kekuatan oposisi. Kekuasaan politik ini yang telah ditabukan dan dilenyapkan sejak Bung Karno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 hingga masa akhir pemerintahannya tahun 1965. Setelah mengeluarkan dekrit, ia membentuk pemerintahan baru tanpa mengikutsertakan oposisi.

Baginya, dalam Demokrasi Terpimpin tidak dikenal istilah oposisi, melainkan gotong royong. Di masa pemerintahan Presiden Soeharto selama 32 tahun juga tidak dikenal oposisi. Istilah terkenal kala itu adalah “musyawarah mufakat”.

Kabinet multipartai kita kenal pada tahun-tahun 1950-1959. Berasaskan demokrasi parlementer, rentang waktu sembilan tahun diwarnai dengan 17 kali penggantian kabinet akibat mosi tidak percaya kelompok oposisi. Bung Karno pernah menyindir kebiasaan gonta-ganti kabinet ini yang ia tentang keras.

Pengertian oposisi saat itu, kata Bung Karno, terlalu menonjolkan kepentingan partai atau golongan. Pada masa itu, oposisi untuk menjatuhkan kabinet, bila perlu menjegal program-program pemerintahan.

Sebagai contoh, Kabinet Burhanudin Harahap (Masyumi), mengalami hal itu. Begitu kabinet Burhanudin Harahap, dia langsung diadang oleh pihak oposisi. Ketika itu beberapa kebutuhan pokok seperti beras dan sayur-mayur naik, minyak tanah dan garam hilang dari pasaran.

*Sidang Kabinet Burhanuddin Harahap di Jakarta 12 Agustus 1955 | wikipedia*

Pemerintah Burhanudin Harahap menyimpulkan naik dan hilangnya barang kebutuhan pokok karena kelompok-kelompok tertentu sengaja mengacaukan keadaan demi kepentingan politiknya. Pemerintahan Burhanudin Harahap seperti dimuat harian Terompet Masyarakat menyimpulkan bahwa naik dan hilangnya barang kebutuhan pokok karena kelompok-kelompok tertentu sengaja mengacaukan keadaan demi kepentingan politiknya.

Sedangkan, Harian Pedoman, mengutip pernyataan Menteri Perdagangan Soemitro Djojohadikusumo dan Menteri Ekonomi Kasimo yang secara tidak langsung menuduh suatu organisasi politik, melalui buruh-buruh yang berafiliasi, melakukan sabotase pengangkutan kebutuhan pokok. Mereka berdalih bahwa sebetulnya bahan-bahan kebutuhan pokok ketika itu cukup tersedia.

Pada dasawarsa 1950-an, pemerintah dan oposisi bukan saja selalu tak sejalan, keduanya pun sering bertentangan. Contohnya, ketika Kabinet Burhanudin Harahap melancarkan kegiatan antikorupsi. Saat itu, Mr Djody Gondokusumo, mantan Menteri Kehakiman pada kabinet Ali dan anggota Partai Rakyat Nasional (PRN), ditangkap. Penangkapan ini mendapat reaksi keras dari pihak oposisi.

Kabinet dituduh melakukan itu demi reputasi politik. PRN membantah kalau Djody terlibat dalam skandal penjualan visa pada orang-orang India dan Cina seperti dituduhkan Jaksa Agung. Bantahan itu disertai ancaman bahwa PRN akan menarik kembali posisinya di Kabinet Burhanudin Harahap.***

***Disadur dari Harian Republika edisi 14 April 2014. Alwi Shahab adalah wartawan Republika sepanjang masa. Beliau wafat pada 2020.