Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel telah menyiapkan anggaran sebesar Rp30 miliar untuk pengelolaan air bersih di pedesaan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya Provinsi Sumsel Eddy Hermanto mengatakan, ada sekitar 500 desa yang akan menerima dana tersebut untuk lima tahun ke depan.Sementara setiap tahunnya, akan ada 10 desa untuk 10 kabupaten dengan keterbatasan infrastruktur air bersih. Misalnya, di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Indralaya, dan Ogan Komering Ilir (OKI).

”Dana tersebut berasal dari APBN. Untuk kabupaten yang menerima, diharapkan menyediakan dana pendamping. Bentuknya tidak harus uang, melainkan bisa dengan tenaga kerja dengan nilai 10% dari dana yang dikucurkan,” katanya.

Dia mengakui, untuk daerah perkotaan saja penyediaan air bersih masih belum maksimal meskipun sebagian besar masyarakat telah banyak yang menikmati. Terlebih untuk kabupaten dengan cakupan lebih luas lagi.

Dijelaskan, saat ini Sumsel memiliki 2.516 desa, termasuk daerah pemekaran. Nantinya, selama satu tahun akan dialokasikan Rp5 miliar dan tiap desa akan memperoleh sekitar Rp500 juta.

”Kita berharap masyarakat tidak akan kesulitan air lagi, terutama pada musim kemarau,” jelas dia. Menurut dia, secara keseluruhan dana yang diterima dibandingkan tahun 2007 mengalami peningkatan. Bila secara total kucuran dana dari APBN pada 2007 naik sebesar Rp40 miliar dari Rp110 miliar menjadi Rp150 miliar pada 2008.

Sisa dana yang diperoleh nantinya akan dipergunakan untuk perbaikan fasilitas publik, misalkan perbaikan tempat-tempat bersejarah dan program sanitasi lainnya. ”Secara bertahap,tentu kita akan tingkatkan penyediaan fasilitas air bersih,” tukas dia.

Dia menambahkan, masih banyak sarana dan prasarana air bersih yang harus dipenuhi. Bahkan, peralatan yang sudah adapun mesti harus diperbaiki atau lebih ditingkatkan, seperti penambahan kapasitas dari 20 menjadi 60 liter.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumsel Elianuddin HB mengutarakan, salah satu persoalan mendasar masyarakat, yakni penyediaan air bersih. Pada daerah terpencil penyediaan air bersih bisa tidak melalui PDAM, tapi melalui sumur pompa.

”Kita terus mendorong Pemda untuk secepatnya memenuhi hak dasar masyarakat,” ungkap dia. Dengan ketersediaan air bersih maka kualitas hidup masyarakat dapat meningkat, terutama dari segi kesehatan. (siera syailendra/sindo)