Pemprov Sumsel menganggarkan dana pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2009 sebesar 20% atau Rp550 miliar.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Dwi Priyono di ruang kerjanya kemarin mengatakan, angka Rp550 miliar kemungkinan besar tidak akan mengalami perubahan. Mengingat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, baik tingkat legislatif maupuneksekutif, memiliki komitmen tinggi untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Sumsel.

Dia menegaskan, keputusan tersebut telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumsel pada Rabu (17/12). Keputusan tersebut sesuai amanat dalam Undang- Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-Undang (UU) No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), dan Peraturan Pemerintah (PP) No 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

”Dengan dana ini,ada sejumlah sasaran yang akan menjadi prioritas Pemprov Sumsel dalam upaya peningkatan akses kualitas pendidikan masyarakat,” tuturnya.

Adapun peningkatan yang dimaksud, diantaranya menambah jumlah sarana prasarana dan guru untuk mendukung wajib belajar 12 tahun.

Selain itu, Pemprov Sumsel berupaya meningkatkan dan menguatkan pendidikan kejuruan menengah dan tinggi (politeknik) untuk menghasilkan tenaga yang profesional pada tingkat madya.

”Pemerintah juga akan meningkatkan kesejahteraan guru untuk pendidikan umum dan kejuruan, meningkatkan mutu guru melalui penyediaan pembiayaan supaya memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta menempuh pendidikan lanjut, sarjana dan pascasarjana,” papar Dwi.

Pemerintah juga akan membantu pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana untuk memperkuat pendidikan nonformal. Bantuan tersebut di antaranya berupa fasilitas, pelatihan dan magang, serta alokasi dana khusus. Termasuk, pendanaan khusus APBD untuk beasiswa nasional dan internasional bagi putra-putri berprestasi Sumsel yang ingin menempuh pendidikan lebih tinggi.

Kepala Subbagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan pada Disdik Sumsel Budiono menuturkan, program pendidikan yang diprioritaskan pada 2009 meliputi pendidikan anak usia dini (PAUD), program wajib belajar 9 tahun, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, pendidikan luar biasa, program pendidikan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, program pengembangan budaya baca, serta pembinaan perpustakaan dan program manajemen pelayanan pendidikan.

Dana Rehab SD Rp7,9 M

Sementara itu, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang mencatat, sebanyak 268 unit SD perlu direhabilitasi karena mengalami kerusakan. Namun, dana alokasi khusus (DAK) dari APBN hanya mampu meng-cover sekitar 25 unit SD rusak.

“Untuk itu, Pemkot Palembang akan mengajukan permohonan bantuan kepada Pemprov Sumsel untuk menutupi kekurangan tersebut,” ujar Kepala Disdikpora Kota Palembang Hatta Wazol.

Menurut Hatta,di Kota Palembang, saat ini tercatat ada 113 ruang kelas yang mendesak untuk direhabilitasi. Namun, kondisi anggaran APBD Kota Palembang 2009 dinilai tidak mencukupi untuk alokasi perbaikan fisik sekolah.

Dana yang ada saat ini hanya cukup untuk mengakomodasi gaji guru dan program peningkatan kualitas pendidikan. Karena itu, dukungan Pemprov Sumsel sangat dibutuhkan. Hatta menjelaskan, besar jumlah bantuan yang akan dialokasikan ke setiap sekolah tidak sama. (febria/SINDO)