Pembentukan International Parliamentary for West Papua di House of Commons
Inggris bisa jadi konspirasi asing untuk mendorong referendum di Papua. Padahal ketidakadilan di Papua juga disumbang korporat asing di Bumi Cendrawasih.

“Ya tidak tertutup kemungkinan adanya konspirasi semacam itu,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR dari FPBB Yusron Ihza Mahendra menanggapi acara di House of Commons Inggris, kepada detikcom, Jumat (17/10/2008).

Menurutnya, ketidakadilan yang dikeluhkan masyarakat Papua juga turut disumbang perusahaan asing yang berada di Papua.

“Freeport milik Amerika, British Petroleum dari Inggris, banyak sebenarnya
kegiatan atau perusahaan asing milik negara maju, dari negara demokrasi besarlah yang sebenarnya menjadi pemicu pangkal masalah, menyebabkan berbagai timbulnya ketidakadilan di Papua,” kata adik mantan Menkum HAM Yusril Ihza Mahendra ini.

Ditambahkannya DPR mendukung demokratisasi di Papua. Bahkan DPR siap menerima segala keluh kesah ketidakpuasan warga Papua. Namun demokrasi itu tidak bisa diartikan sebebas-bebasnya.

“Apa negara bagian di Amerika atau belahan di Inggris mau memerdekakan diri apa dikasih angin? Jangan ada kerancuan demokrasi. Demokrasi haruslah tetap dalam kesatuan negara NKRI,” tegas Yusron.

International Parliamentary for West Papua yang diluncurkan di House of Commons, London, Inggris, 15 Oktober 2008, bertujuan untuk mendukung penentuan nasib sendiri warga asli Papua.

Dalam acara itu hadir dua anggota parlemen Inggris yaitu Hon Andrew Smith MP dan Lord Harries. Ada juga tokoh kemerdekaan Papua Barat Benny Wenda.(detik-News)