Kepastian kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) bagi para calon jamaah haji (calhaj) embarkasi Palembang masih menunggu penetapan dari presiden. Sebab, payung hukum mengenai kenaikan BPIH hingga kini belum dikeluarkan. Namun, Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Agama (Depag) Sumatera Selatan (Sumsel) sudah memperkirakan BPIH keberangkatan tahun ini mencapai Rp32 juta.

Kepala Kanwil Depag Sumsel Mal An Abdullah mengaku telah menerima pemberitahuan dari Depag untuk menyosialisasikan kenaikan BPIH. Sosialisasi dilakukan sambil menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP) yang dikuatkan melalui keputusan presiden (keppres).

“Pemberitahuan sudah kita terima. Kemungkinan besar ongkos haji mengalami kenaikan,” ujar Mal An Abdullah di Kanwil Depag Sumsel kemarin. Mal An menuturkan, dalam instruksi tersebut disebutkan, kenaikan BPIH tahun ini disebabkan harga minyak dunia, di mana kenaikan mencapai USD3,397, ditambah biaya operasional dalam negeri sebesar Rp501.000.

Bila asumsi per dolar saat ini bernilai Rp9.200,BPIH diperkirakan mencapai Rp32 juta. Dengan demikian, lanjut dia, biaya ongkos perjalanan ibadah haji mengalami kenaikan sebesar Rp4–5 juta. Namun,Mal An menegaskan, kenaikan ongkos perjalanan haji ini tidak akan berpengaruh terhadap calhaj di Provinsi Sumsel.

Mantan Dekan Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah, Palembang, ini menambahkan, surat pemberitahuan kenaikan BPIH No Dt VII/Hj 007/186/2008 diterima Dirjen Haji. “Kepastian kenaikan BPIH masih menunggu keppres. Tapi, kita sudah menyosialisasikan ke kantor pelayanan dan seluruh kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) di Sumsel,”sebut dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat, dan Wakaf pada Kanwil Departemen Agama HM Zakaria A Rahman mengemukakan, untuk menunjang peningkatan pelayanan ibadah haji, beberapa waktu lalu pihaknya menggelar pelatihan bagi 64 petugas haji kloter dari tim pembimbing ibadah haji (TPHI),tim pembimbing ibadah haji Indonesia (TPIHI), dan tim kesehatan haji Indonesia (TKHI).

Pelatihan, kata dia, ditujukan untuk memberikan pembekalan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta pelatihan. “Petugas kloter harus memiliki kemampuan membimbing ibadah,administrasi,dan pelayanan umum,” ucap Zakaria. (ashariansyah/SINDO)