Pemakaian listrik di Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) rata-rata tiap tahun naik sebesar 7%. Pertumbuhan sebesar itu dinilai cukup besar sehingga perlu diimbangi dengan pembangunan daya pembangkit lagi.

”Namun, pembangunan tidak dapat dilakukan secara cepat. Membangun pembangkit memerlukan investasi yang besar, makanya pembangunan hanya dapat dilakukan secara bertahap,” kata Manajer PT PLN Pembangkitan Wumbagsel Syakban Sinuraya, seusai melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Sumsel Mahyuddin NS di kantor Pemprov Sumsel, Senin (21/1) kemarin. Demikian dilaporkan harian SINDO.

Langkah yang ditempuh saat ini, adalah melakukan pengendalian sumber daya pembangkit yang ada. Gunanya untuk menghindari defisit pasokan daya listrik yang berakibat pada pemadaman bergilir. Menurut Syakban, daya pasok PLN Sumbagsel saat ini sebesar sekitar 1.700 MW.

Daya sebesar itu hanya mampu memasok kebutuhan yang ada secara reguler atau pas-pasan. Semua pasokan bersumber pada tujuh sektor pembangkit yang tersebar di Sumbagsel dan satu pembangkit lagi sedang dalam pengerjaan di Tarahan dengan kapasitas 2×100 MW.

Pada 2008, PLN juga berencana menambah pembangkit di Indralaya dan Kramasan dengan kapasitas 2×50 MW. Masalah yang sering muncul pada sistem pembangkit yang ada di Sumsel yakni hampir semua pembangkit adalah PLTA. Akibatnya, pada musim tertentu, seperti pada musim kemarau, dipastikan ada gangguan pasokan.

Selain itu, pada periode tertentu pada sistem yang ada perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan yang juga mengganggu produksi. Dia mencontohkan yang terjadi di Sumut. Karena ada pekerjaan perbaikan pada turbin pembangkit, Sumut meminjam satu mesin apung berkapasitas 30 MW yang selama ini berada di Borang sehingga terjadi pemadaman bergilir di sana.

Pada kesempatan yang sama, Syakban menjelaskan program pemakaian lampu hemat energi. Menurut dia, program tersebut masih akan memakan waktu yang lama dan perlu koordinasi dan pendanaan yang besar dari pusat. Untuk itu, pembangkit yang ada di daerah harus terus melakukan pengendalian dan penyeimbangan, seiring dengan program pemakaian lampu hemat energi.

Sementara itu, Ketua DPD Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (Akli) Sumsel Ishak Effendi mengatakan, pengendalian dan penyeimbangan daya listrik memang harus dilakukan oleh PT PLN bersama pemerintah. Namun, yang paling penting dilakukan adalah penyesuaian tarif dasar listrik (TDL). Biaya produksi per kwh, menurutnya, jauh lebih besar dari TDL yang berlaku karena pengaruh harga BBM.

”Jadi, masyarakat bersama dengan DPRD harus menyadari perlunya penyesuaian TDL sehingga PLN mampu berinvestasi membangun pembangkit,” katanya. Saat ini, lanjut Ishak, pasokan di wilayah Sumsel cukup, namun daya mampu pasok Sumsel ini juga disuplai ke luar daerah, seperti Lampung dan beberapa daerah lain.

”Kalau untuk Sumsel, ya mungkin surplus, tetapi kita harus suplai daerah lain. Jika pembangunan pembangkit tenaga batu bara tidak segera dibangun dan TDL tidak disesuaikan, bukan tidak mungkin pemadaman bergilir akan menyapa,” katanya. (berli zulkanedi/SINDO)