Meneg PAN Taufiq Effendy menemukan pemalsuan ribuan data tenaga honorer yang diajukan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Indikasi pemalsuan, menurut Meneg PAN, adalah banyaknya penemuan tambahan tenaga honorer di daerah secara mendadak.Dari ribuan berkas yang diajukan ke Kementerian Negara PAN, lebih dari separuhnya diketahui palsu. Data-data tersebut diajukan pemerintah daerah (pemda) untuk keperluan pengangkatan PNS bagi tenaga honorer. Menurut Taufiq, pemalsuan data ini diperkirakan banyak melibatkan pejabat pemda. Untuk itu, dia berjanji akan memecat pejabat pemda yang terbukti terlibat. 

”Tentu akan diberhentikan. Ini bukan hanya lips service saja. Setiap pejabat yang bertanggung jawab dengan pemalsuan ini akan saya berhentikan. Apakah dia gubernur atau wali kota, saya tidak peduli,” tegas Taufiq seusai menjadi pembicara utama dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden No 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Rabu (31/10) kemarin di Medan, seperti dilansir harian sindo.
Meneg PAN mengungkapkan, dirinya baru-baru ini telah menemukan pemalsuan data dari satu daerah. Dari 1.300 data tenaga honorer yang diajukan untuk diangkat PNS, lebih dari 1.000 data diketahui palsu. Meski demikian,Taufiq enggan mengungkapkan mana saja pemda yang diindikasikan terlibat pemalsuan tersebut.

”Daerahnya ada, yang pasti bukan di Medan. Ini masih satu daerah. Temuan ini akan saya teliti lagi di seluruh Indonesia, agar daerah tidak macam-macam,” tandasnya. Untuk menyelidiki masalah pemalsuan ini, Meneg PAN mengaku sudah menerjunkan tim investigasi. ”Saya sudah turunkan tim untuk meneliti secara keseluruhan. Saya kasihan, banyak tenaga honorer yang jadi terganggu dengan hal seperti itu,” katanya. Menurut dia, jika hasil penelitian membuktikan bahwa data tenaga honorer yang diajukan itu palsu, maka, Kemeneg PAN akan secara otomatis mencoret nama-nama yang diajukan pemda.

Sementara itu, Juru Bicara Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Saut Situmorang menyatakan, tindakan pemalsuan bisa juga dilakukan pejabat daerah, baik secara sengaja maupun tidak. Namun, menurut dia, kemungkinan keterlibatan pejabat daerah dalam tindakan ini sangat kecil. Saut mendukung tindakan tegas yang akan ditempuh Meneg PAN terkait pemalsuan ini. “Harus ditindak tegas, agar jangan sampai kelak birokrasi diisi orang yang palsu,” tegas Saut kepada SINDO kemarin. Menurut dia, jika terbukti data yang diserahkan palsu, sebaiknya Meneg PAN langsung menggugurkan nama yang bersangkutan.

Menanggapi maraknya pemalsuan data CPNS ini, anggota Komisi II DPR Mahfudz Siddiq mengakui kasus pemalsuan dalam perekrutan CPNS dari tenaga honorer dua tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Pemalsuan itu, menurut dia, menyangkut usia, status, dan masa kerja. Politikus PKS ini menyatakan, maraknya pemalsuan disebabkan kurang cermatnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Kuncinya di BKD. Saya melihat, database BKD masih lemah,” tandasnya. Selain itu, pemalsuan juga disebabkan adanya desentralisasi kebijakan pengangkatan CPNS. Semua proses tertumpuk di pusat sehingga orang berupaya memanipulasi data. (maria christina/donatus/sindo)