Pemerintah melaui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (10/10), memutuskan mengubah nama Institut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi Institut Ilmu Pemerintahan. Kampus Institut Ilmu Pemerintahan juga dikembangkan di sejumlah daerah, tak hanya berada di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) akan dibuka di Bukittinggi (Sumatera Barat), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Makassar (Sulawesi Selatan), dan Mataram (Nusa Tenggara Barat). Provinsi lain yang siap dan untuk memenuhi kebutuhan pamong praja sesuai dengan rasio penduduknya juga dimungkinkan mendirikan program pendidikan serupa.

Perbedaan IIP dengan IPDN, ungkap Mardiyanto, adalah dari segi kurikulum. Kurikulum IIP disesuaikan dengan pola-pola baru. Di samping itu,sistem pengasuhan yang selama ini menjadi pintu bagi masuknya tindak kekerasan dihapus dan diganti dengan sistem kepamongan. Untuk itu, lanjut dia, jumlah siswa setiap angkatan tidak akan lebih dari 400 orang.

Menteri Dalam Negeri Mardiyanto menyatakan penataan perubahan dari IPDN menjadi IIP akan dilakukan maksimal selama dua tahun. Siswa IPDN yang kini tingkat dua diharapkan bisa menyelesaikan pendidikannya tahun 2008 atau 2009. “Tahun 2009 diharapkan berlaku sistem pendidikan dan kurikulum yang sesuai dengan program diploma empat (D-4). Oleh karena itu, penerimaan siswa baru dibatasi 400 orang per tahun. Ini supaya sebanding dengan jumlah dosen dan pembimbingnya,” ujar Mardiyanto. [infokito]