Bank dunia (World Bank) memberikan bantuan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lematang Muara Enim sebesar Rp80 miliar. Bantuan ini akan digunakan untuk peningkatan pengadaan sambungan baru, pembenahan sistem distribusi air, pembenahan sistem pipa induk air, serta penambahan daya penampungan air milik PDAM Lematang Enim.

”Jumlah tersebut memang tidak sedikit. Kita mendapatkan dana itu karena kita telah memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang kita ajukan ke Bank Dunia melalui tim teknisnya. Selanjutnya, ini semua tergantungdari respons kita seperti LSM, birokrat, dan masyarakat banyak,” kata Bupati Muara Enim Kalamuddin Djinab.

Saat ini, tambah Kalamuddin, pemerintah kabupaten sudah menjalankan sebuah program Water Treatment Plan yakni sebuah penampungan air bersih milik PDAM yang rencananya akan ditempatkan di seluruh daerah kabupaten.

”Saat ini baru ada dua daerah yang kita prioritaskan, yakni daerah Pendopo dan Sungai Rotan. Ke depannya, dengan bantuan ini, pengadaan WTP ini akan bisa terealisasi,” tegasnya.

Ketua Tim Bank UWSSP Word Bank, Chris Ingram mengemukakan, terpilihnya kabupaten Muara Enim untuk mendapatkan pinjaman karena kondisi geografis dan jumlah masyarakat Muara Enim memang sangat berpotensi untuk dilakukannya pengembangan pengadaan air bersih.

”Awalnya memang kita mengajak kota-kota lain di Indonesia untuk bergabung dengan kita. Setelah didata, ada ribuan kota yang ingin ikut serta. Setelah kita data ulang, kita survey dan berdasarkan petinggi manajemen Bank Dunia, maka bantuan dana tersebut kita berikan pada Muara Enim,” jelasnya.

Chris mengatakan, selain Muara Enim, ada tiga daerah lainnya yang juga mendapatkan bantuan dana yang serupa, yakni Kabupaten Kuala Kapuas,Kota Bogor, dan daerah Sumatera Utara.

”Jadi di empat daerah tersebut, kita juga melakukan hal yang sama. Kita hanya ingin membantu PDAM, khususnya Lematang Enim ini untuk menggandakan kemampuan pasokan air yang akan diberikan kepada masyarakat,” katanya.

Mengenai pengembalian bantuan dana tersebut, Chris mengatakan bisa dikembalikan dalam jangka waktu 20 tahun, termasuk masa tenggang lima tahun. ”Selama lima tahun ke depan, baru kita bicarakan kembali bagaimana metode pengembaliannya,” katanya.

Sebelumnya, terang Chris, pada Agustus 2007 lalu, pihaknya telah melakukan serangkaian pertemuan dengan PDAM Lematang Enim, kunjungan dan survey lapangan, serta menyebarkan kuisioner.

”Mengingat di sini masih banyak yang harus dilakukan dan dikelola, akhirnya, kita setuju untuk membentuk tim unit pelaksana proyek ini,” katanya.

Sementara itu, Direktur utama PDAM Lematang Enim Mirza Jaya mengatakan, dengan bantuan ini, bisa dipastikan pihaknya akan mampu menambah Instalasi Pengolahan Air. ”Saat ini jumlah kita, untuk di Muaraenim dan Tanjung Enim masing-masing sebanyak 80 Instalasi,” ujarnya Jumat (18/1) kemarin. (CR-02/SINDO)