Manager Pemasaran Wilayah I Pusat Pemasaran Daerah (PPD) PT Pupuk Sriwijaya Effendi Robbi menegaskan, Pusri segera mengganti pola distribusi pupuk ke daerah untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan pupuk dalam suatu wilayah mulai 1 Januari 2008.
Dia menjelaskan, penerapannya pola distribusi dengan penunjukan langsung distributor di tiap kecamatan. Effendi mengaku, pola tersebut bakal memicu penolakan dari para distributor.
Bahkan dari hasil yang didapat usai pola ini diterapkan, dia mengungkapkan sebesar 40% distributor di Sumatera menolak keras. Pusri melakukan tindakan tegas ini untuk mengurangi tindakan para distributor nakal yang selama ini merugikan petani.
”Kewenangan tentang siapa distributor yang berhak menyalurkan pupuk dalam suatu wilayah nanti, Pusri yang akan menetapkan. Kalaupun ada distributor yang tidak mau menuruti aturan yang ditetapkan ini, kita persilakan untuk mengundurkan diri, karena masih banyak yang mau mendistribusikan pupuk Pusri dengan aturan yang ditetapkan,” tegasnya saat menghadiri penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk bersubsidi tahun 2008 di kantor PPD Pusri, Rabu (26/12) kemarin.
Effendi melanjutkan, tiap kecamatan akan memiliki satu distributor pupuk yang bertanggung jawab masalah distribusi pemenuhan pupuk. Dia menuturkan, penunjukan langsung ini, kelangkaan pupuk yang terjadi akibat salah pendistribusian di suatu wilayah akan menjadi tanggung jawab distributor tersebut secara langsung.
Selain itu, pola ini juga membuat para pengecer yang terdaftar harus menjual pupuk di wilayahnya masing-masing. Guna merealisasikan program tersebut, sambung Effendi, distributor dan instansi terkait masih mempunyai waktu setidaknya empat hari lagi untuk melakukan koordinasi mengenai skema penyaluran yang harus dilakukan.
Sementara PPD Pusri saat ini sudah membuat rekapitulasi data para pengecer yang berhak menjual di tiap kecamatan, melalui 77 distributor yang ada di Sumsel. ”Ini dilakukan untuk mengamankan penyaluran pupuk bersubsidi, kami tidak mau tahu bagaimana cara distributor itu menginventarisasi pola kerja pengecer. Pastinya, pengecer yang boleh mendapat pupuk bersubsidi harus memiliki usaha tani yang jelas,” terang Effendi.
Sementara itu, Manager Area PPD Pusri Sumsel Sulfa Ganie mengaku bahwa penertiban distributor dengan penunjukan langsung ini membuat realisasi penyaluran sesuai kenyataan saat dilakukan audit. Dia mengungkapkan, saat ini total penyaluran yang dilakukan PPD Pusri mencapai 97% dari total 169.000 alokasi pupuk bersubsidi yang direalisasikan sesuai SK Menteri Pertanian.
”Mudah-mudahan penyaluran pupuk per kecamatan lebih tertib. Bahkan jika terjadi kelangkaan, kita bisa cari distributor yang bertanggung jawab di wilayah tersebut,” pungkasnya. (komalasari/sindo)
Tinggalkan Balasan