Beban pajak masyarakat dari aktivitas ekonomi digital bakal makin berat. Pasalnya, pemerintah kini punya tiga instrumen pajak yang menyasar transaksi digital, mulai dari konsumsi barang dan jasa dari luar negeri hingga penghasilan pedagang melalui ecommerce.
Sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) saat ini tengah ramai diperbincangkan lantaran terjadi salah kaprah pemerintah bakal mengenakan pajak atas transfer bank. Padahal yang diumumkan pemerintah adalah pemerintah bakal menambah penerbit atau issuer pajak transaksi digital luar negeri dari saat ini hanya enam menjadi 30.
Baca Juga
Bank termasuk issuer pajak TDLN ini. Namun, bank tidak akan memungut pajak dari transfer dana. Pajak baru dipungut bila terjadi pembayaran atas transaksi atas pemanfaatan barang dan jasa digital luar negeri.
SPP-TDLN memanfaatkan informasi dari transaksi pembayaran untuk mengidentifikasi transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN.
Contohnya, transaksi atas langganan layanan streaming, pembelian perangkat lunak, hingga layanan komputasiawan. Mekanisme pungutannya, issuer, berupa bank atau lembaga selain bank, berperan sebagai pihak yang memfasilitasi pembayaran sekaligus memungut PPN sesuai ketentuan.
PPN yang dipungut oleh issuer selanjutnya disetorkan kepada penyelenggara SPP-TDLN, yakni PT Jalin Pembayaran Nusantara. Setelah itu, Jalin meneruskan penyetoran PPN tersebut ke kas negara.
SPP-TDLN hanya satu dari beberapa upaya pemerintah memungut pajak digital. Sebelumnya, pemerintah telah lebih dulu memungut PPN atas konsumsi produk digital dari luar negeri melalui skema perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Mekanisme ini berlaku sejak 1 Juli 2020 dengan menunjuk perusahaan digital asing sebagai pemungut PPN.
Perusahaan yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE antara lain Google, Netflix, Spotify, Meta, Microsoft, dan TikTok. Melalui skema ini, perusahaan digital tersebut memungut PPN dari konsumen di Indonesia atas pemanfaatan barang dan jasa digital yang mereka sediakan.
Jadi, kehadiran SPP-TDLN untuk melengkapi mekanisme yang sudah ada. Sebab, masih terdapat transaksi digital luar negeri yang belum terjangkau pemungutan melalui skema PMSE. (lihat tabel)
Pemerintah juga telah mengantisipasi potensi pemungutan pajak berganda. Transaksi digital yang PPN-nya sudah dipungut melalui skema PMSE dikecualikan dari pemungutan melalui SPP-TDLN.
Selain itu, pemerintah juga memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi e-commerce. Kebijakan yang berlaku mulai 1 Oktober ini menyasar penghasilan pedagang dalam negeri yang berjualan melalui platform marketplace.
Pemerintah telah menunjuk empat marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22, yakni Shopee, Blibli, Tokopedia, dan Lazada. Platform tersebut memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet pedagang, di luar PPN dan PPnBM.
Sekadar informasi, setoran pajak yang masuk dari kebijakan PPN PMSE sejak berlaku pertengahan 2020 hingga 30 September 2026, nilainya mencapai Rp 45,21 triliun. Sementara, implementasi SPP-TDLN diperkirakan belum berkontribusi banyak terhadap penerimaan pajak.
“Tambahan potensinya paling tinggi sekitar Rp 2 triliun hingga 2,5 triliun sampai akhir tahun,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat, Selasa (3/11).
Namun, Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, pemerintah perlu memastikan beban pajak yang timbul tidak semakin menekan masyarakat. Sebab, beban pajak mungkin tidak terlalu berarti bagi kelompok berpenghasilan tinggi. Namun, kenaikan biaya berlangganan akan memengaruhi keputusan konsumsi masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas.***

***Sumber: Tulisan Dendi Siswanto di Harian KONTAN





















Tinggalkan Balasan