PP Muhammadiyah menetapkan Idul Adha 10 Dzulhijjah 1428 H jatuh pada hari Kamis, 20 Desember 2007. Penetapan ini sesuai dengan kalender yang selama ini beredar di publik. Sementara pemerintah kemungkinan akan melakukan sidang istbat pada hari ini, Senin (10/12/2007) atau Selasa besok.

Penetapan Idul Adha ini dilakukan PP Muhammadiyah berdasarkan hisab hakiki, sistem yang selama ini dianut oleh organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia ini dalam menentukan awal bulan. PP Muhammadiyah telah mengeluarkan maklumat atas penetapan Idul Adha ini kepada warga Muhammadiyah dan khalayak umat Islam tertanggal 3 Desember 2007.

Dalam maklumat bernomor 06/MLM/I.0/E/2007 yang dikeluarkan Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang diterima detikcom, ditetapkan bahwa ijtimak menjelang Dzulhijjah 1428 H terjadi pada hari Senin Legi, 10 Desember 2007 pukul 00:42:11 WIB. Pada saat itu, tinggi hilal pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta = 460 49′ 16”. Artinya hilal sudah wujud (terlihat). Di seluruh wilayah Indonesia, pada saat Matahari terbenam, hilal sudah di atas ufuk.

Dengan kondisi seperti ini, maka PP Muhammadiyah menetapkan:

• 1 Dzulhijjah 1428 H jatuh pada hari Selasa Pahing tanggal 11 Desember 2007
• Hari Arafah (9 Dzulhijjah) 1428 H jatuh pada hari Rabu Kliwon tanggal 19 Desember 2007
• Idul Adha (10 Dzulhijjah) 1428 H jatuh pada hari Kamis Legi tanggal 20 Desember 2007

Dalam maklumatnya, PP Muhammadiyah meminta warganya untuk menaati keputusan ini. Selain itu, PP Muhammadiyah juga meminta warga Muhammadiyah mempersiapkan salat Idul Adha dengan sebaik-baiknya dengan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan banyak pihak. PP Muhammadiyah juga meminta umat Islam untuk melaksanakan ibadah terkait Idul Adha, seperti berpuasa Arafah pada 9 Dzulhijjah, menyembelih binatang kurban dan memperbanyak membaca takbir saat Idul Adha hingga hari Tasyrik.

Dengan penetapan PP Muhammadiyah ini, besar kemungkinan penetapan Idul Adha tahun ini akan seragam. Untuk diketahui, dalam penetapan Idul Fitri 1428 H dua bulan lalu, penetapan Muhammadiyah berbeda dengan penetapan pemerintah. (asy/detik)